Tinjauan Yuridis Gugatan Handoko , S.H., M.Kn., M.H.Adv. Melawan Gubernur DIY Dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi DIY Terkait Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta ( Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 825 PK/PDT/2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi 565 K/PDT/2019 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2018/PT.YYK Juncto Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN.YYK )

Danang Kusumo, Rianto and Siswajanthy, Farahdinny and Susilawati K., Tuti (2022) Tinjauan Yuridis Gugatan Handoko , S.H., M.Kn., M.H.Adv. Melawan Gubernur DIY Dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi DIY Terkait Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta ( Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 825 PK/PDT/2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi 565 K/PDT/2019 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2018/PT.YYK Juncto Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN.YYK ). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover(9).pdf Download (715kB)
	Text lembar pengesahan(10).pdf Download (925kB)
	Text daftar puskaa.pdf Download (5MB)

Abstract

Yogyakarta merupakan sebuah Daerah Istimewa berbentuk Kasultanan. Keberadaan tanah sangat penting untuk Kebutuhan masyarakat, tetapi di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak semua anggota masyarakat dapat memiliki hak milik atas tanah. Terdapat aturan yang tidak membolehkan warga keturunan memiliki hak milik atas tanah. Sifat penelitian penulisan hukum ini vaitu deskriptif analitis dengan metode pendekatan vuridis normatif empiris, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan, dan pengolahan data diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengusaan tanah, warga Keturunan Tionghoa tidak boleh mempunyai tanah di Yogyakarta. Ada tiga alasan mengapa WNI nonpribumi tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, yaitu : faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor kebijakan pemerintah Yogyakarta. Berlakunya aturan pertanahan ini sangat berpengaruh bagi warga secara administrasi. Peraturan daerah Istimewa Yogyakarta dibuat untuk memenuhi kepentingan sosial, dengan lebih diunggulkan warga Pribumi asli ketimbang warga Nonpribumi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ckonomi warga Pribumi serta mengurangi tingkat kemiskinan di Yogyakarta. Sebagai upaya terhadap masalah ini adalah dengan dilakukannya sosialisasi mengenai peraturan pertanahan yang berlaku dari tingkat RW sampai Provinsi. Selain itu, Pemerintah Daerah harus terus memantau tanah Kasultanan yang dipergunakan oleh masyarakat supaya tidak disalahgunakan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Tanah/Pertanahan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 02:00
Last Modified:	20 Oct 2023 02:00
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7050

Actions (login required)

View Item