Pengelolaan Tanah Negara Oleh Pihak Ketiga Menurut Hukum Pertanian Dan Perbendaharaan Negara (Diteliti Di Kelurahan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor)

Naturali M.S., Asri and S.D.W., Dodo and Siswajanthy, Farahdinny (2021) Pengelolaan Tanah Negara Oleh Pihak Ketiga Menurut Hukum Pertanian Dan Perbendaharaan Negara (Diteliti Di Kelurahan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover Asri Naturali M.S..pdf Download (60kB)
	Text Lembar Pengesahan Asri Naturali M.S..pdf Download (128kB)
	Text Daftar Pustaka Asri Naturali M.S..pdf Download (345kB)

Abstract

Pengaturan pengelolaan tanah negara mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan. Berdasarkan peraturan perundangan, pemegang hak pengelolaan mempunyai wewenang: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah: mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau usahanya dan menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Adapun identifikasi dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah pengelolaan tanah negara oleh pihak ketiga menurut hukum pertanahan dan perbendaharaan negara di Kelurahan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor dan hambatan apa yang dihadapi dalam pengelolaan tanah negara oleh pihak ketiga dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah negara oleh pihak ketiga menurut hukum pertanahan dan perbendaharaan negara di Kelurahan Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor dapat dikatakan bahwa terdapat eksistensi ganda antara hak pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara, apabila dilihat dalam perspektif hukum pertanahan adalah suatu kondisi yang tidak ideal dan cenderung kontraproduktif. Eksistensi ganda ini juga menimbulkan sebuah keadaan yang menghalangi terwujudnya salah satu tujuan UUPA diundangkan, yaitu penyederhanaan hukum pertanahan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUPA. Eksistensi ganda antara hak pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara berupa tanah ditinjau dari perspektif hukum perbendaharaan negara juga merupakan kondisi yang kontraproduktif. Kondisi ini dikarenakan adanya pengaturan yang tidak harmonis, terutama menyangkut paradigma pengamanan yang dianut dalam hukum perbendaharaan negara, sebagaimana diatur dalam hukum pertanahan. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan tanah negara oleh pihak ketiga dan upaya penyelesaiannya, yaitu hambatan berkaitan dengan tujuan awal diundangkannya UUPA, dimana eksistensi konsep hukum hak pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara adalah bersifat kontraproduktif dan menimbulkan kondisi pengaturan tentang pertanahan yang tumpang tindih. Sebagai upaya penyelesaiannya dapat disikapi dengan menempuh langkah- langkah hukum yaitu sinkronisasi dan/atau simplifikasi. Pertama, melakukan pengujian Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 kepada Mahkamah Agung karena bertentangan dengan UUPA, sehingga didapati dianulirnya pengaturan tentang hak pengelolaan. Kedua, yaitu revisi dengan cara mengeliminasi salah satu dari hak pengelolaan atau pemanfaatan barang milik negara dan dapat juga ditempuh dengan mengeliminasi keberlakuan keduanya untuk kemudian substansi keduanya diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 02:02
Last Modified:	20 Oct 2023 02:02
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7059

Actions (login required)

View Item