Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Sederhana Pondok Mutiara Sawangan Bogor Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Fauzi, Ikhsan and Susilawati K., Tuti and Heryaningrum, Yeyen (2011) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Sederhana Pondok Mutiara Sawangan Bogor Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover Ikhsan Fauzi.pdf Download (64kB)
	Text Lembar Pengesahan Ikhsan Fauzi.pdf Download (121kB)
	Text Daftar Pustaka Ikhsan Fauzi.pdf Download (159kB)

Abstract

Untuk menyelenggarakan penyediaan tanah dalam berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang, apabila upaya melalui cara musyawarah gagal membawa hasil. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Perumahan Sederhana Pondok Mutiara Sawangan Bogor, merupakan salah satu dari bermacam-macam proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Perumahan Sederhana Pondok Mutiara Sawangan Bogor dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hambatan dan upaya penyelesaian dalam pembangunan Perumahan Sederhana Pondok Mutiara: Sawangan Bogor, yaitu hambatan uang ganti rugi, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus berpedoman pada ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, di mana besaran uang ganti rugi akan disesuaikan dengan apapun yang ada pada bidang per bidang tanah; sosialisasi dilakukan oleh aparat kelurahan, untuk mengatasi hambatan ini, panitia pengadaan tanah seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinyu dan dilakukan dengan pendekatan secara personal kepada warga yang tanahnya akan dibebaskan; Tanah tidak memiliki sertipikat tanah, untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah diharapkan membantu warga pemilik tanah yang tidak mempunyai sertifikat dalam pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional setempat; adanya pemilik sertifikat yang tidak menerima uang ganti rugi, untuk mengatasi hambatan ini, panitia pengadaan tanah bertindak selaku mediator untuk menyelesaikan permasalahan antara pemegang sertifikat dan pengelola tanah/lahan; dan masyarakat tidak setuju lahannya dibebaskan untuk pembangunan perumahan sederhana, untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat yang tidak mau melepaskan tanahnya mengenai maksud dan tujuan dari pembebasan tanah tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Tanah/Pertanahan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 02:01
Last Modified:	20 Oct 2023 02:01
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7070

Actions (login required)

View Item