Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)

Sukendar, Achmad and Mihradi, R. Muhammad and Perdana, Angga (2023) Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover ac.pdf Download (526kB)
	Text pengesahan ac.pdf Download (1MB)
	Text daftar pustaka ac.pdf Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Agustus 2021, pada Pasal 3 BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Permasalahan implementasi fungsi, tugas dan wewenang BRIN yaitu terletak pada aturan dasarnya dimana Perpres BRIN telah memperluas kata terintegrasi dalam Pasal 48 ayat (1) dan kata "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek khususnya dalam ketentuan Pasal 4 huruf i, Pasal 14 huruf a, Pasal 35 huruf b, Pasal 65 huruf b, Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan bahwa integrasi tersebut tidak hanya dalam sistem penyusunan perencanaan program, anggaran dan sumber daya namun juga integrasi kelembagaan. Hal tersebut justru menciptakan sebuah organisasi pemerintahan yang bersifat hirarkis dan birokratis, serta menjadi satu-satunya wadah kelembagaan IPTEK yang mempunyai fungsi dari hulu hingga hilir: merencanakan, mengelola, program/kegiatan IPTEK, anggaran, serta pengawasan. Namun diyakini akan mencabut ruh kebebasan akademik, mematikan budaya, habitus akademik, dan kesejarahan yang menghidupi para ilmuwan. Jika ilmuwan sudah dikooptasi birokrasi, bangsa kita akan tetap ketinggalan di bidang sains dan teknologi, medioker, dan hanya menjadi pasar berbagai produk sains dan teknologi bangsa lain. adapun upaya yang dapat dilakukan dengan terjadinya permasalahan sebagaimana yang terjadi yaitu dengan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar beberapa permasalahan pemaknaan kata integrasi menjadi lebih jelas dan tidak multitafsir dan keterlibatan partisipasi public dalam penyusunan pembentukan BRIN, agar prinsip penerapan good governance dapat tercipta sebagaimana seharusnya, hal tersebut sebagai upaya menciptakan peraturan perundang- undangan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum serta berpihak pada kepentingan publik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemerintah
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:41
Last Modified:	17 Jan 2024 14:41
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7131

Actions (login required)

View Item