Tinjauan Yuridis Tentang Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19)

Adlina, Aisyah and H. Insani, Isep and Mega Wijaya, Mustika (2022) Tinjauan Yuridis Tentang Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover aisyah.pdf Download (533kB)
	Text pengesahan aisyah.pdf Download (973kB)
	Text daftar pustaka aisyah.pdf Download (2MB)

Abstract

Pada era pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Para pedagang kecil mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah Covid-19 ini. Pajak yang dibebankan dan dipungut pemerintah dari masyarakat yang dikategorikan sebagai wajib pajak bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentigan umum. Hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari awal Covid-19 menyebar di Indonesia, pemerintah terus bekerja keras untuk memikirkan langkah yang harus diambil agar kesejahteraan dapat terwujud bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat bertahan dalam masa sulit ini. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melakukan pengkajian terhadap dampak ekonomi dan penurunan penghasilan masyarakat di setiap provinsi berdasarkan skenario ringan, sedang, hingga buruk. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan pembebasan wajib pajak UMKM dalam masa pandemi Covid-19 dan apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan pajak bagi UMKM yang terdampak Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunaka jenis penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan) melalui pendekatan perundang- undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembebasan wajib pajak UMKM dalam masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, yaitu: wajib pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman www.pajak.go.id, setelah mendapatkan Surat Keterangan tersebut, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah dan Apabila dibayar oleh pemotong atau pemungut pajak, maka pihaknya harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang wajib dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020". dan Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan pajak bagi UMKM yang terdampak Covid-19 ada beberapa faktor, yaitu tidak mengerti tentang perpajakan, tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan fasilitas insentif perpajakan, tidak menguasai teknologi, salah persepsi terhadap peraturan dan lain-lainnya upaya penyelesaiannya perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain Direktorat Jenderal Pajak, Dinas Koperasi dan Perindustrian serta akademisi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Pajak/Perpajakan Fakultas Hukum > Umum > COVID-19 Fakultas Hukum > Umum > UMKM
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:41
Last Modified:	17 Jan 2024 14:41
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7132

Actions (login required)

View Item