Peran Pemerintahan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Garapan Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Kabupaten Bogor

Xaverius Bagus Chrisnatanel, Fransiskus and Satory, Agus and Febrianty, Yenny (2023) Peran Pemerintahan Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Garapan Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2020 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover fransiskus.pdf Download (142kB)
	Text pengesahan fransiskus.pdf Download (641kB)
	Text daftar pusaka fransiskus.pdf Download (2MB)

Abstract

Tiap tahun terjadi peningkatan populasi manusia yang membuat kebutuhan tanah semakin meningkat. Tetapi peningkatan populasi manusia ini tidak sebanding dengan tanah yang tersedia, ketidakseimbangan tanah ini membuat banyak masyarakat yang menggarap tanahnya untuk kehidupan mereka. Dari banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di masyarakat, ada dua mekanisme dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Peran DPKPP dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah dengan cara Non Litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Jika dalam proses penyelesaian masalah dengan cara mediasi tidak ditemukan titik temu atau kesepakatan dari kedua belah pihak atau bisa disebut dengan deadlock, maka DPKPP menyerahkan kedua belah pihak untuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya sengketa tanah garapan di Kabupaten Bogor, memberikan penjelasan mengenai peranan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Bogor dalam menangani permasalahan sengketa tanah melalui mediasi, memberikan penjelasan mengenai faktor yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Bogor dan solusinya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Di samping itu, penulis juga didukung oleh penelitian empiris, dimana tidak hanya melakukan penelitian pada peraturan perundang- undangan tetapi juga menggunakan, mengolah dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan (data primer). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami dan diketahui terjadinya sengketa tanah garapan disebabkan oleh banyaknya pemilik tanah yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah namun tidak mengelola serta menjaga sertifikat tanahnya sendiri. Tanah yang habis masa status haknya namun tidak diperpanjang kembali menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya masyarakat yang langsung menggarap lahan pada tanah tersebut meskipun tidak memiliki status izin yang resmi. Dengan menggunakan dalih lahan tersebut tidak dipergunakan dengan baik atau ditelantarkan, masyarakat enggan untuk membuat surat izin menggarap atas lahan yang mereka kelola tersebut. Hal ini akan menimbulkan sengketa ketika pemilik tanah yang sebenarnya memperpanjang status hak tanahnya di lahan yang yang masyarakat garap tanpa izin yang jelas.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > PEMDA (Pemerintahan Daerah) Fakultas Hukum > Hukum > Sengketa Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Tanah/Pertanahan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:43
Last Modified:	17 Jan 2024 14:43
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7156

Actions (login required)

View Item