Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Prawibowo, Hendro and Rohaedi, Edi and Kusnadi, Nandang (2020) Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Di Provinsi Aceh Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover hendro.pdf Download (218kB)
	Text pengesahan hendro.pdf Download (893kB)
	Text daftar pustaka hendro.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analisis, jenis penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data secara kualitatif. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dalam Sistem Peradilan di Indonesia, yaitu dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditegaskan bahwa Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun dan merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh. Kewenangan Mengadili Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yaitu berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal al syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalah (hukum perdata) dan Jinayah (hukum pidana) yang didasarkan Syariat Islam." Permasalahan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Sistem Peradilan di Indonesia beserta Upaya Penyelesaiannya yaitu meliputi: Permasalahan dari Segi Kedudukan dan Organisasi Peradilan yaitu bahwa sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kedudukan Mahkamah Syar'iyah masih berada pada dua kaki. Mengenai organisasi bahwa terjadinya hambatan terhadap penegak hukum sehingga diharapkan penegak hukum dapat lebih memahami qanun syariah. Permasalahan dari Segi Kompetensi Mengadilinya yaitu bahwa masih banyaknya masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah sehingga perlu diberikan banyak sosialisasi serta Permasalahan dari Segi Hukum Acara Mahkamah Syar'iyah yaitu bahwa awal pemberlakuan jinayat di Aceh, hukum formil yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara pidana sehingga lahirnya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:43
Last Modified:	17 Jan 2024 14:43
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7158

Actions (login required)

View Item