Perkembangan Pengaturan Kewenangan Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Republik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Herul, Muhamad and Basri, Hasan and H. Insani, Isep (2021) Perkembangan Pengaturan Kewenangan Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Republik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover herul.pdf Download (395kB)
	Text pengesahan herul.pdf Download (675kB)
	Text daftar pustaka herul.pdf Download (1MB)

Abstract

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan publik menunjukkan bahwa pelayanan publik masih perlu dibenahi. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan pengaturan kewenangan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi Ketetapan MPR No: VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.. Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa Ombudsman merupakan salah satu lembaga pengawas eksternal selain pengawasan masyarakat dan pengawasan DPR/DPRD yang berhak untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik, yaitu Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik hanyalah pada batas rekomendasi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tidak diatur mengenai sanksi yang diberikan kepada penyelenggara negara dan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Sebagai upaya penyelesaiannya, efektifitas peran dan fungsi Ombudsman akan lebih terjamin dan nyata jika Ombudsman diberikan wewenang menggugat pada peradilan administrasi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Pelayanan Publik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:44
Last Modified:	17 Jan 2024 14:44
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7167

Actions (login required)

View Item