Triandi, Norman and Wuisang, Ari and Handoyo DP, Sapto (2020) Analisis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasih Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Text
cover norman.pdf Download (293kB) |
|
Text
pengesahan norman.pdf Download (638kB) |
|
Text
daftar pustaka norman.pdf Download (1MB) |
Abstract
Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan anak melalui kebijakan pemerintah dalam bentuk undang-undang yang berlaku secara nasional. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan otonomi daerahnya berperan aktif menyiapkan payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perlindungan anak dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian penelitian hukum normatif dengan didukung oleh penelitian empiris, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, meliputi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Musi Banyuasin mengajak seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam memberikan perlindungan terhadap anak, membangun kabupaten layak anak. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Akan tetapi, pada pelaksanaannya ternyata belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari masih adanya kasus yang menimpa anak di Kabupaten Musi Banyuasin, salah satunya kasus asusila anak di bawah umur. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perlindungan anak, meliputi beragamnya kasus yang menimpa anak, tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, tidak mencukupinya anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak, kurangnya keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, kurangnya keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membuat kebijakan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan membuat pola perlindungan anak, sehingga wujud berkelanjutan terhadap perlindungan anak ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan manusia pada umumnya, terhadap permasalahan terkait anggaran, seharusnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan peningkatan anggaran bagi perlindungan anak di Kabupaten Musi Banyuasin, dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat berupaya untuk meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Anak Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Perda ( Peraturan Daerah ) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 17 Jan 2024 14:44 |
Last Modified: | 17 Jan 2024 14:44 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7175 |
Actions (login required)
View Item |