Tinjauan Yuridis Kewenangan DPMD Kabupaten Bogor Dalam Pengelolaan Program Samisade Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Dalam Upaya Mewujudkan Program Karsa Membangun Kabupaten Bogor

Aulia Kirana, Shafa and Nuradi, Nuradi and Lathif, Nazaruddin (2023) Tinjauan Yuridis Kewenangan DPMD Kabupaten Bogor Dalam Pengelolaan Program Samisade Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Dalam Upaya Mewujudkan Program Karsa Membangun Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover sh.pdf Download (578kB)
	Text cover sh.pdf Download (578kB)
	Text pengesahan sh.pdf Download (1MB)
	Text daftar pustaka safa.pdf Download (1MB)

Abstract

Pancakarsa merupakan lima keinginan atau cita-cita untuk membangun dan memajukan Kabupaten Bogor, yakni Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju, Bogor membangun, dan Bogor berkeadaban. Pancakarsa digagas dan dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi Kabupaten bogor yaitu Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban merupakan visi dari Pancakarsa Kabupaten Bogor, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, mewujudkan kesalehan sosial, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk realisasi dari Program Karsa Bogor Membangun yaitu melalui Program Samisade (satu milyar satu desa), yakni program Pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan infrastruktur desa untuk mendorong peningkatan ekonomi desa melalui pemberian bantuan sebanyak satu milyar untuk satu desa setiap tahunnya. Program Samisade diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan Perbub nomor 69 tahun 2022 dan Perda nomor 4 tahun 2019 yang sekaligus sebagai dasar hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yamg diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya program ini mengalami beberapa kendala diantaranya terjadinya tindak pidana korupsi antara lain markup dan pelanggaran pekerjaan tanpa lelang, kurangnya kemampuan desa dalam penyusunan proposal dan faktor cuaca buruk yang mengganggu realisasi program yang bersifat konstruksi. Untuk mengatasi hal itu, dilakukan monitoring secara efektif dengan melibatkan pihak-pihak seperti Tim Pengendali Kegiatan (TPK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak Kecamatan, serta pihak Kabupaten Bogor dan membuat perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan perubahan cuaca di Kabupaten Bogor. Mengingat program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kabupaten Bogor maka program Samisade perlu dilanjutkan. Namun agar Program Samisade benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa hendaknya regulasi yang mengatur program tersebut agar lebih luas dalam peruntukannya dan tidak hanya terbatas pada apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sehingga program ini dapat digunakan secara lebih fleksibel dan efektif, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian normative dengan teknik pengumpulan melalui perpustakaan dan penelitian lapangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Oct 2023 02:04
Last Modified:	20 Oct 2023 02:04
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7202

Actions (login required)

View Item