Analisis Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Korporasi Yang Melakukan Usaha Dan / Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2323/PID.SUS/2019/PN.TNG)

Juan Daniel, Diego and Handoyo DP, Sapto and Perdana, Angga (2023) Analisis Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Korporasi Yang Melakukan Usaha Dan / Atau Kegiatan Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2323/PID.SUS/2019/PN.TNG). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Diego Juan Daniel cover.pdf Download (70kB)
	Text Diego Juan Daniel Lembar Pengesahan.pdf Download (127kB)
	Text Diego Juan Daniel Daftar Pustaka.pdf Download (461kB)

Abstract

Dalam lingkungan hidup kegiatan perusakan lingkungan yang dilakukan dalam upaya membangun atau melakukan kegiatan demi menguntungkan organisasi sendiri, Pada Pasal 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah menjelaskan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan perizinan merupakan salah satu instrumen pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. kegiatan PT. Sahid Putra Harapan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan menimbulkan kerugian terhadap Lingkungan Hidup. Dalam kegiatannya PT tersebut banyak mengakibatkan terjadinya kerusakan konstruksi tanah, kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin lingkungan yang mengatur dan dinas lingkungan hidup yang mengawasi kegiatan pembangunan, kegiatan ini termasuk ke dalam perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dengan ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan atau dijadikan payung hukum. Penelitian Normatif dilakukan untuk mengetahui suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor Penyebab tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi ialah seperti minimnya penegakan hukum terkait tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang disebabkan oleh korporasi yang dapat disimpulkan sangat tidak efektif seperti pola pemidanaan yang sangat minim dan tidak menimbulkan efek jera terhadap pihak korporasi, Pelaksanaan eksekusi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, ialah dengan cara pidana denda sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. kendala yang dihadapi oleh eksekutor dimana terpidana yang diwakilkan oleh Muhammad Sanad selaku manager keuangan di PT. Sahid Putra Harapan seringkali sulit untuk ditemui dan selalu beralasan tidak memiliki biaya untuk melunasi denda yang sudah ditetapkan. Bagaimana upaya jalan keluarnya, kejaksaan sebagai pihak eksekutor melakukan upaya persuasif untuk menemukan jalan keluar dengan cara mengirimkan surat panggilan kepada PT. Sahid Putra Harapan guna membayarkan denda yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Perizinan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:44
Last Modified:	17 Jan 2024 14:44
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7211

Actions (login required)

View Item