Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Dari Pejabat Yang Berwenang ( Studi Kasus : Perkara Nomor 2943K/PID.SUS-LH/2021 )

Surya Utami, Divya and Handoyo DP, Sapto and Lathif, Nazaruddin (2023) Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Dari Pejabat Yang Berwenang ( Studi Kasus : Perkara Nomor 2943K/PID.SUS-LH/2021 ). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover(4).pdf Download (857kB)
	Text lembar pengesahan(4).pdf Download (882kB)
	Text daftar pusaka(4).pdf Download (3MB)

Abstract

Sumber daya hutan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan makhluk hidup yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Namun manusia sebagai mahluk sosial seharusnya bisa menjaga hatan, tetapi sebaliknya yang terjadi manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mas menanam kembali, perusakan hutan yang sering terjadi dan berdampak negatif pada lingkungan salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (illegal logging). Masih banyak terjadinya illegal logging di Indonesia, salah satunya yaitu kasus illegal logging di Katal Kalimantan Timur, kasus tersebut telah memperoleh putusan mahkamah agung pada perkara Nomor 2943 K/Pid.Sus- LH/2021. Terdapat permasalahan diantaranya bagaimana analisis penyelesaian dan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon tanpa izin (studi kasus: putusan perkara Nomor 2943 K/Pid.Sus-LH/2021) dan apa kendala yang dihadapi serta upaya jalan keluar. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Dalam putusan Nomor 2943 K/Pid.Sus-LH/2021telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. begitu luas dan banyak jaringan yang terlibat dalam illegal logging dan berbagai jenis modus operandi yang dilakukan tentu menambah pelik proses penegakan hukumnya. belum lagi adanya berbagai tumpang tindih peraturan yang sering menimbulkan kontraversi, antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pemberian konsensi penebangan sebagai akibat inkonsistensi perundang-undangan. upaya jalan keluar untuk mengatasi persoalan illegal logging adalah perlu dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang pemberantasan tindak pidana illegal logging, koordinasi di antara aparat penegak hukum yang terlibat di dalam penanganan tindak pidana illegal logging merupakan salah satu langkah awal yang dapat ditempuh, selain melakukan inventarisasi akar masalah di lapangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana Fakultas Hukum > Umum > Penebangan Hutan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:49
Last Modified:	17 Jan 2024 14:49
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7219

Actions (login required)

View Item