Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi (Revenge Porn) ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 200/PID.SUS/2020/PN.JMB )

Azzahra Sudirman, Nabilla and K. Milono, Yennie and Mega Wijaya, Mustika (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi (Revenge Porn) ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 200/PID.SUS/2020/PN.JMB ). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text cover(5).pdf Download (921kB)
	Text lembar pengesahan(5).pdf Download (932kB)
	Text daftar pusaka(5).pdf Download (2MB)

Abstract

Revenge porn mengacu pada ancaman atau tindakan penyebaran konten intim yang tanpa persetujuan korban, yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan atau orang lain yang memiliki konteks sakit hati terhadap korban yang di lakukan untuk menjatuhkan harga diri korban, mencemarkan nama baik, serta menyerang mental korban yang dilakukan atas dasar balas dendam, tindak pidana pornografi diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang melatar belakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah. Bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi revenge porn?. Bagaimana penyelesaian tindak pidana revenge porn dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 200/PID.SUS/2022/PN.JMB?. Metode Penelitian menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang didukung oleh data penelitian Empiris yaitu penelitian yang di fokuskan menggunakan sumber data sekunder data yg diperoleh melalui bahan bahan Pustaka dengan meneliti berbagai sumber bacaan yang dengan tema penelitian ini yang meliputi teori hukum, undang-undang, sejarah hukum, buku pedoman hukum yang bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data perkara dan penelitian lapangan (Field Research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Upaya perlindungan secara preventif dan represif penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi revenge porn melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu dengan jalur non penal atau preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dan jalur penal atau represif (pemberitahuan setelah terjadinya kejahatan). Penyelesaian tindak pidana pornografi revenge porn berdasarkan Putusan Nomor 200/PID.SUS/2022/PN.JMB sudah sesuai dengan terpenuhi nya semua syarat formil yaitu berupa unsur unsur perbuatan pidana, Terdakwa diwajibkan menanggung Pertanggungjawaban Hukum, berupa hukuman penjara 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan 6 (Enam) Bulan yang dimana lebih berat dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Korban diwajibkan mendapatkan Perlindungan Hukum guna memberikan rasa aman bagi korban, korban harus bebas dari gangguan, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Saran yang diberikan agar Pemerintah membuat regulasi hukum terbaru yang lebih spesifik tentang kekerasan melalui media elektronik yaitu Revenge Porn serta dapat menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum Fakultas Hukum > Umum > Wanita/Perempuan Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Pornografi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Jan 2024 14:49
Last Modified:	17 Jan 2024 14:49
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7227

Actions (login required)

View Item