Tinjauan Yuridis Fungsi Partai Politik Dalam Kaitannya Dengan Pengisian Jabatan Politik

Muhammad Akbar Ailatat, Muhammad Akbar Ailatat and Mihradi, R. Muhammad and H. Insani, Isep (2020) Tinjauan Yuridis Fungsi Partai Politik Dalam Kaitannya Dengan Pengisian Jabatan Politik. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (453kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (610kB)

Abstract

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum merupakan dimana tindakan Pemerintah maupun rakyatnya berdasarkan atas hukum yang mengatur, melarang, dan memerintahkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah atau pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut keinginannya sendiri. Negara menjamin kebebasan berfikir, berserikat dan berkumpul untuk warga negara Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bukti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi adalah rakyatnya dapat membentuk suatu partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di sebutkan dalam pasal 1 angka 7 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengisian jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) salah syarat mencalonkan diri peserta pemilu harus terdaftar sebagai anggota Partai Politik ini dijelaskan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf n yaitu “ Peserta harus menjadi anggota partai politik". Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu calon DPRD maupun calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah terdaftar dahulu sebagai anggota partai politik dan menjadi bagian dari partai politik. Untuk pengisian jabatan politik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pelaksanaannya diatur oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Dalam Pengisian jabatan politik ditemui permasalahan biaya politik tinggi, politik uang, dan kelengkapan administrasif kurang dan calon terjerat kasus pidana bahkan calon meninggal dunia. Bagi calon yang terbukti melakukan politik uang akan dikenakan sanksi administrasi, dengan memblock pencalonnya. Kelengkapan administrasi sebagai persyaratan pencalonan diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Partai Politik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	27 Aug 2022 04:39
Last Modified:	27 Aug 2022 04:39
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/756

Actions (login required)

View Item