Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 927 K/PID.SUS-LH/2021

Putra, Indrajaya and Handoyo DP, Sapto and Prihatini, Lilik (2023) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 927 K/PID.SUS-LH/2021. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (330kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (420kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)

Abstract

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia karena mampu menghasilkan barang dan jasa serta dapat menciptakan kestabilan lingkungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara. Korporasi sangat berperan dalam pemanfaatan hasil hutan dan dapat memberikan kontribusi keuangan bagi negara dan daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional. Korporasi dalam memanfaatkan hasil hutan perlu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan melarang penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Ditambah lagi pada Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan diperintahkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Salah satu isu penting dalam pengembangan kegiatan pertambangan versus kelestarian lingkungan hidup adalah tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan, terutama dengan kegiatan kehutanan. Di satu sisi, pertambangan merupakan andalan pemasukan devisa negara, sekaligus "motor penggerak” pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sisi lain, sektor kehutanan juga berperan penting dalam perekonomian nasional. Tumpang tindih di antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Untuk menjembatani kepentingan tersebut, diperlukan kebijakan tepat dan komprehensif yang mampu mengoptimalkan pengembangan sektor kehutanan, maupun pertambangan, sekaligus ramah terhadap lingkungan. Kebijakan ini nantinya diharapkan juga dapat memberikan konsistensi, kejelasan, dan koordinasi (3K) dari Pemerintah kepada para pengusaha pertambangan dalam menjalankan usahanya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Denda Fakultas Hukum > Umum > Penambangan Fakultas Hukum > Hukum > Pertimbangan Hakim
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	27 May 2024 04:36
Last Modified:	27 May 2024 04:36
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7604

Actions (login required)

View Item