Analisis Penentuan Nilai Ganti Kerugian Terhadap Kehilangan Bagasi Dalam Penerbangan Internasional (Studi Kasus Perkara Nomor 125 PDT.SUS-BPSK/2017/PN MDN. JUNCTO NOMOR 1317 K/PDT.SUS-BPSK/2017)

Mizwar Prawira Nasution, Andy and D. Butar-butar, Dinalara and Handoyo DP, Sapto (2023) Analisis Penentuan Nilai Ganti Kerugian Terhadap Kehilangan Bagasi Dalam Penerbangan Internasional (Studi Kasus Perkara Nomor 125 PDT.SUS-BPSK/2017/PN MDN. JUNCTO NOMOR 1317 K/PDT.SUS-BPSK/2017). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (750kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (361kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Penumpang dalam menggunakan jasa pengangkutan yang disediakan oleh pengangkut terikat dalam suatu hubungan hukum yaitu suatu hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh hukum yang pada umumnya berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pengangkut berkewajiban bertanggungjawab untuk beberapa hal seperti hilangnya bagai milik penumpang dan penumpang yang merasa haknya dilanggar oleh pengangkut sehingga menderita suatu kerugian mendapatkan hak untuk memperoleh ganti kerugian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penentuan nilai ganti kerugian terhadap kehilangan bagasi dalam penerbangan internasional? dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penentuan nilai ganti kerugian terhadap kehilangan bagasi dalam penerbangan internasional dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan nilai ganti kerugian terhadap kehilangan bagasi dalam penerbangan internasional seharusnya mengacu pada Konvensi Warsawa 1929. Akan tetapi, pada Kasus Perkara Nomor 125 Pdt. Sus-BPSK/2017/PN Mdn. juncto Nomor 1317 K/Pdt.Sus- BPSK/2017, penentuan nilai ganti kerugian mengacu pada Pasal 169 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penentuan nilai ganti kerugian terhadap kehilangan bagasi dalam penerbangan internasional, yaitu ketentuan yang tercantum pada perjanjian pengangkutan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada kenyataannya belum cukup adil untuk melindungi kepentingan penumpang atas hilangnya bagasi dalam pengangkutan udara. Hak-hak penumpang sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan juga sering diabaikan dan tidak dipenuhi oleh pengangkut. Selain itu, ganti kerugian yang tercantum pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan Angkutan Udara juga tidak adil bagi para penumpang karena ditentukan terbatas pada berat bagasi, bukan pada kerugian nyata yang dialami oleh penumpang. Sebagai upaya penyelesaian terhadap hambatan-hambatan tersebut, maka pemerintah seharusnya memperbaiki atau merevisi aturan ganti rugi dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Ganti Rugi Fakultas Hukum > Umum > Penerbangan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Jul 2024 06:09
Last Modified:	03 Jul 2024 06:09
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7742

Actions (login required)

View Item