Dasar Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 0085/Pdt.G/2019/PA.Tnk)

Olivia Yasmine Ginting, Naomi and Susilawati, Tuti and D. Butar-butar, Dinalara (2023) Dasar Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 0085/Pdt.G/2019/PA.Tnk). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (882kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (361kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akan menciptakan suatu akibat hukum seperti sengketa hak asuh anak. Hubungan antara orangtua dan anak yang masih di bawah umur menimbulkan hak dan kewajiban. Anak di bawah umur dianggap belum cakap untuk memilih dari antara kedua orangtuanya. Pasal 105 KHI mengatur bahwa : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Secara istilah, hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Menurut KHI menyatakan bahwa hak hadhanah yang utama jatuh kepada tangan sang ibu memiliki pertimbangan jika ibu yang memiliki ikatan batin lebih kuat kepada anaknya. Adapun metodelogi penelitian, dengan sifat penelitian secara deskriptif analitis yang artinya hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Jenis penelitian adalah hukum normatif yaitu dengan pengkajian peraturan dan kepustakaan Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulisan dengan mempergunakan sumber-sumber hukum dan penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Pengadilan Agama Cibinong. Serta, pengolahan data secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata agar suatu pembahasan dapat dipahami. Dalam Analisis dan Pembahasan Putusan Perkara Nomor No. 0085/Pdt.G/2019/PA.Tnk, dengan penggugat (Eros Kinska Apriliano Vict) dan tergugat (Muhammad Ringga Syafaat) yang memperebutkan hak asuh anak dengan nama (Alinka Keisya Syafa'at). Seperti yang diketahui dalam Pasal 105 KHI menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada studi kasus Perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Tnk., ketika terjadi sengketa terhadap hak asuh anak di persidangan hakim akan bertanya: "mau ikut siapa nak jika ibu bapakmu bercerai?", pada saat melangsungkan pertanyaan tersebut ayah dan ibu akan keluar ruangan. Ada 4 hal yang membuat gugurnya hak asuh anak : tidak mengurus anak, tidak pernah ibadah, kebiasaan sebagai penjudi atau pemabuk dan ibu menikah lagi. Permasalahan hak asuh anak ditemukan setelah timbulnya putusan oleh pengadilan yang menangani perkara tersebut, adalah ketika salah satu pihak baik ayah maupun ibu menyembunyikan anak tersebut. Misalnya dalam putusan seperti studi kasus putusan perkara Nomor : 00885/Pdt.G/2019/PA.Tnk., berdasarkan amar putusan bahwa hak asuh anak diberikan ke pihak ibu atau penggugat, namun dalam eksekusinya bisa saja dari pihak ayah atau selaku tergugat menyembunyikan anak tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Agama > Perceraian Fakultas Hukum > Hukum > Hak Asuh
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Jul 2024 06:09
Last Modified:	03 Jul 2024 06:09
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7746

Actions (login required)

View Item