Tanggung Jawab Profesional Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Randdy Tulung, Juan and Ardianto Iskandar, Eka and Perdana, Angga (2023) Tanggung Jawab Profesional Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (294kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (351kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)

Abstract

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analisis dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Telemedicine merupakan pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh Dokter dan Dokter Gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang pelayanannya merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas, aksesbilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan menggunakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan berbasis telemedicine dokter ketika melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam pelayanan telemedicine yaitu tanggung jawab hukum secara perdata, pidana, dan administrasi. Pelaksanan pelayanan telemedicine di Indonesia masih memiliki hambatan-hambatan didalamnya seperti kendala dibidang infrastruktur komunikasi, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Upaya awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ialah melakukan pembenahan dibidang komunikasi juga pemberian pelatihan kepada tenaga kesehatan juga penyulihan terkait penggunaan telemedicine ini kepada masyarakat Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Kesehatan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Jul 2024 06:09
Last Modified:	03 Jul 2024 06:09
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7754

Actions (login required)

View Item