Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum Dan HAM Dalam Pembatasan Perlintasan Orang Asing Pada Masa Pandemi Covid-19

Kartiwa, Kartiwa and Rohaedi, Edi and Mahipal, Mahipal (2022) Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum Dan HAM Dalam Pembatasan Perlintasan Orang Asing Pada Masa Pandemi Covid-19. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (118kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (348kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Dengan mengacu pada tingginya kasus positif Covid-19 yang terus bertambah tiap harinya dan besarnya jumlah kematian, pemerintah Indonesia mengumumkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia nampak sangat hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai pembatasan orang asing memasuki wilayah Indonesia. Kehati-hatian ini jelas terlihat ketika pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, beberapa kali mencabut aturan dan menggantinya dengan aturan yang lain. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam pembatasan perlintasan orang asing pada masa pandemi Covid-19 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk terus meningkatkan upaya pencegahan Covid-19, pemerintah mencabut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 dan menggantinya Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Melalui kewenangannya Direktorat Jenderal Imigrasi telah berupaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 melalui berbagai strategi kebijakan. Kebijakan pembatasan WNA ke Indonesia yang diambil oleh Pemerintah di masa pandemi Covid-19 pada hakikatnya adalah satu upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan Warga Negara Indonesia. Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam pembatasan perlintasan orang asing pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaiannya, antara lain lemahnya kebijakan dimana kebijakan pemerintah Indonesia yang mengizinkan warga negara asing seperti China masuk Indonesia dapat dikatakan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang kedatangan WNA khususnya asal China berkaitan dengan perlindungan masyarakat atas persebaran Covid-19 di Indonesia. Permasalahan lainnya, yaitu banyaknya jalur alternatif yang digunakan orang asing untuk masuk Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini, pemerintah melalui Kemenkumham dapat memperketat perbatasan negara untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > COVID-19 Fakultas Hukum > Umum > WNA (Warga Negara Asing)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Jul 2024 06:15
Last Modified:	03 Jul 2024 06:15
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7816

Actions (login required)

View Item