Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Cahya Priatna, Galuh and Insan H, Isep and Kusnadi, Nandang (2022) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (132kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (333kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Setiap orang yang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang tetap, pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi khususnya bagi masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bedasarkan Pasal 19 Undang-Undang Bantuan Hukum, bahwa penyelenggaran bantuan hukum selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Bogor telah membentuk aturan tentang hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagai salah satu bentuk access to law and justice bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini, yaitu deskriptif analitis yang berarti membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dan selanjutnya dianalisis bedasarkan teori dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris yang terbatas yang mendasarkan pada wawancara narasumber relevan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi peraturan mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin serta permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaanya. Bedasarkan hasil analisis, pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor hal tersebut dijelaskan didalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk rakyat Miskin. Dalam pelaksanaan bantuan hukum Pemerintah Kabupaten Bogor belum maksimal, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor anggaran yang minim serta sulitnya mendapatkan surat keterangan miskin.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	03 Jul 2024 06:15
Last Modified:	03 Jul 2024 06:15
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7823

Actions (login required)

View Item