Taufik Nurwansyah, Muhammad and Handoyo DP, Sapto and Mega Wijaya, Mustika (2021) Perspektif Penerapan Rancangan Undang-Undang Tentang Permasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan (Diteliti Di Lapas Paledang Bogor). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.
Image
Cover.jpg Download (939kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (296kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (526kB) |
Abstract
Lapan atau lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana para warga binaan dilatih atau dibina serta diberikan kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan lainnya. Penulis tertarik untuk meneliti penulisan hukum yang berjudul "Perspektif Penerapan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan (diteliti di Lapas Paledang Bogor)". Yang menjadi identifikasi permasalahan yaitu: Bagaimana pembinaan warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan menurut Perpsektif Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan? dan Apa saja permasalahan yang timbul dalam pembinaan warga binaan di Lapas Paledang Bogor dan bagaimana upaya penyelesaiaannya? Untuk melihat Pembinaan Warga binaan jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terlihat dari segi hak dan kewajiban para Warga binaan serta penempatan mereka. Pembinaan yang ada lebih memanusiakan manusia yang menjadikan Warga binaan merasa nyaman dikarenakan mendapatkan perlakuan yang layak; dan karena sipir serta staf masih terdapat yang tidak mengerti tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, maka adanya timbul dua Undang- Undang dalam menjalankan Pemasyarakatan untuk Warga binaan di Lapas Paledang, Permasalahan yang timbul adalah Pembinaan di Lapas Paledang yang masih sedikit memakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun para Sipir serta Warga binaan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan bersikap adaptif; Masalah yang timbul sebenarnya beragam, mulai dari senioritas, "senggolan" antara Warga binaan, perkelahian sesama Warga binaan, adu mulut, dan kurangnya beberapa fasilitas yang dibutuhkan. Semuanya dapat diatasi dengan melalui jalur mediasi antara Warga binaan yang bentrok atau menggunakan jalur kekeluargaan yang diselesaikan secara damai; Masalah lain yang timbul karena kekurangan dana yang membuat Fasilitas di Lapas Paledang tidak terpelihara yang mengakibatkan beberapa fasilitas harus terbagi untuk beberapa orang serta Lapas yang sudah penuh membuat pendanaan untuk pemeliharaan fasilitas ataupun pemberian jatah makanan berkurang.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum > Lembaga Pemasyarakatan |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 03 Jul 2024 06:16 |
Last Modified: | 03 Jul 2024 06:16 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7846 |
Actions (login required)
View Item |