Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura Ditinjau Dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Septiani, Hanaa and Susilawati K., Tuti and Sukmana, Sobar (2024) Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura Ditinjau Dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (669kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (320kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)

Abstract

Kemajuan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi tersebut memunculkan masalah baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang sering muncul belakangan ini adalah banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri dan bersembunyi di beberapa negara salah satunya adalah Singapura. Di antara negara-negara, yang menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan terutama para koruptor Indonesia yang paling popular adalah Singapura. Kemajuan perekonomian Singapura yang memudahkan untuk pencucian uang dan lain sebagainya memberikan keuntungan lain bagi para koruptor, Sehingga memerlukan kerjasama bilateral yang terintegrasi. Salah satu lembaga hukum yang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi Internasional adalah Ekstradisi. Penegak hukum di Indonesia kesulitan menangkap pelaku karena tidak adanya perjanjian ekstradisi yang disahkan antara Indonesia dan Singapura. Maka, sangat diperlukannya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura agar memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian didapatkan melalui wawancara, analisis literatur dan berita media. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat proses dibuatnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura hingga tahap ratifikasi. Setelah kurang lebih 24 tahun perundingan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives). Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura tidak hanya memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara tetapi juga menciptakan dasar yang stabil dalam upaya bersama untuk melawan dan mencegah kejahatan lintas batas, sehingga mendukung prinsip-prinsip keadilan dan keamanan internasional. Serta yang dapat memutuskan sebuah perjanjian strategis seperti perjanjian ekstradisi ini adalah presiden dengan persetujuan DPR.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Perjanjian Ekstradisi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	11 Jul 2024 07:06
Last Modified:	11 Jul 2024 07:06
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7943

Actions (login required)

View Item