Analisis Kedudukan Guru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 895/Pdt.Sus-PHI/2022)

Rezki Jutibels Mauni, Muhammad and Ardianto Iskandar, Eka and Kusnadi, Nandang (2024) Analisis Kedudukan Guru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 895/Pdt.Sus-PHI/2022). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (839kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (342kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Di dalam perusahaan tentu setiap pekerjaannya memikirkan bagaimana perusahaan ini untuk terus berkembang dan sukses, namun bukan tidak mungkin setiap perusahaan memiliki konflik tidak lain tentang perselisihan dengan hukum dan sering sekali perbedaan pendapat yang berujung pertengkaran. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksud adalah mengenai perbedaan pendapat yang menyebabkan pertengkaran antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan terkait perselisihan kepentingan perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan. Permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana kedudukan guru di dalam Undang- Undang Ketenagakerjaa, Apakah kendala-kendala yang timbul dalam penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk profesi guru serta upaya jalan keluarnya dan Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Perkara Nomor 45/Pdt. Sus-PHI/2021/PN. Tpg. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang menghasilkan data bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan melakukan penelitian lapangan (Field research) menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Keadilan dan Kepastian Hukum. Dalam kasus ini, Kendala yang timbul dalam penerapan undang-undang Ketenagakerjaan terhadap kedudukan guru serta upaya yang dilakukan sudah tepat dan benar, karena Belajar dari kedudukan yang berbeda antara Guru dan Buruh, maka apabila terdapat konflik hukum yang mempersamakan kedudukan tersebut oleh sebab kedua-duanya dianggap sama karena sama-sama menerima upah, sementara tidak tersedia instrument hukum untuk menyelesaikannya, maka dalam hal yang demikan terdapat kekosongan hukum, maka selayaknya diadakan instrument hukum yang baru, karena belum ada untuk Guru Swasta Menggunakan Penyelesaian melalui Peradilan Hubungan Industrial. Maka, Dalam undang undang Guru dan Dosen tidak instrument atau aturan hukum dalam penyelesaian Sengketa Guru dan Yayasan maka Undang undang Guru dan Dosen harus direpisi atau di edendum dan memasukan lembaga penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Ketenagakerjaan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	11 Jul 2024 07:07
Last Modified:	11 Jul 2024 07:07
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7951

Actions (login required)

View Item