Tinjauan Yuridis Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Sektor Pertanian

Sarah, Amelia and Wuisang, Ari and Mahipal, Mahipal (2023) Tinjauan Yuridis Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Sektor Pertanian. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (786kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (373kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (767kB)

Abstract

Pertanian merupakan sektor primer di Tanah Air yang tidak akan mungkin ditinggalkan, sehingga sektor pertanian selalu ada dalam prioritas program pembangunan. Salah satunya adalah program subsidi pupuk untuk petani melalui Kementerian Pertanian. Program ini ditujukan untuk meningkatkan produksi tanaman sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Penyaluran distribusi pupuk pada tahun 2017 mulai diberlakukan mekanisme baru yaitu dengan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani ke pengecer resmi melalui Kartu Tani. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini yaitu pendekatan perundang- undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan studi dokumen. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah subsidi pupuk masih dibutuhkan petani untuk membantu keterbatasan biaya usaha tani. Pemerintah juga menyediakan pupuk bersubsidi untuk terus mendukung upaya peningkatan produksi atau setidaknya mempertahankan dan berorientasi meningkatkan produksi komoditas pertanian. Dalam pelaksanaannya, pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah bagi petani skala kecil masih membutuhkan berbagai penyesuaian pelaksanaan distribusi di lapangan. Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dianggap sebagai langkah strategis yang diambil untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Permentan Nomor 10 Tahun 2022 dapat meminimalkan adanya penyelewengan, menjaga stok, stabilitas terhadap harga dan distribusi pupuk subsidi. Langkah dan kebijakan ini juga diambil agar produk hasil pertanian Indonesia terutama yang memiliki kontribusi terhadap inflasi bisa terus terjaga.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Hukum Pemerintahan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 Sep 2024 10:53
Last Modified:	20 Sep 2024 10:53
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7963

Actions (login required)

View Item