Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Oknum TNI-AD (Studi Putusan Perkara Nomor 80-K/PM III-16/AD/VI/2022)

Billiandro Sartono, Febri and Prihatini, Lilik and H. Insani, Isep (2024) Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama Oleh Oknum TNI-AD (Studi Putusan Perkara Nomor 80-K/PM III-16/AD/VI/2022). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (690kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (410kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam terwujudnya negara hukum terkendala oleh pelanggaran-pelanggaran hukum dalam hukum pidana berupa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, sehingga mengakibatkan terkoyaknya rasa aman pada masyarakat. Tindak pidana disebut juga dengan peristiwa pidana. Terjadinya suatu peristiwa pidana dalam hukum pidana dapat dilihat juga dengan adanya kepentingan yang harus dilindungi mulai dari nyawa manusia, kemerdekaan, badan/tubuh manusia, harta/benda manusia, dan kehormatan manusia. Hal yang sangat penting untuk dilindungi dari manusia yaitu badan/tubuh manusia karena hal itu merupakan organ yang paling berharga. Maka tidak heran jika banyak kasus yang muncul berkaitan dengan penganiayaan terhadap tubuh manusia mulai dari yang ringan hingga yang berat. Suatu tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh masyarakat atau warga sipil saja melainkan bisa dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini (1) bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum TNI-AD? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum TNI-AD? (3) Apa saja kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum TNI-AD?. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif empiris, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan yang diolah menggunakan metode kualitatif. Proses penyelesaian perkara dalam perkara ini melalui penyidikan, penangkapan dan penahanan, penyerahan perkara, dan pemeriksaan di Pengadilan. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, Hakim memiliki pertimbangan untuk menentukan terwujudnya suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara ini terkendala dari saksi yang tidak bisa hadir karena alasan yang tidak bisa ditinggalkan dan untuk mengetahui psikologis dari prajurit yang melakukan penganiayaan tersebut karena yang mengetahui psikologis prajurit adalah prajurit itu sendiri. Maka dari itu bagi para prajurit TNI agar mengetahui batasan-batasan ketika sedang mengintrogasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, para pimpinan yang bertanggungjawab dalam proses satgas harusnya juga ikut dalam proses pengintrogasian agar tidak terjadi hal-hal diluar kendali dan bisa lebih berhati-hati dalam proses pengintrogasan, dan harusnya disetiap tempat satgas juga harus ada orang yang ahli dalam ilmu psikologi agar bisa mengetahui keadaan setiap psikologi para prajurit di tempat satgas dan bisa dikontrol setiap saat agar mengetahui psikologi setiap prajurit yang sedang bertugas di area perbatasan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Hilang Nyawa/Mati/Kematian Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Penganiayaan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	16 Jul 2024 12:59
Last Modified:	16 Jul 2024 12:59
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/7966

Actions (login required)

View Item