Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Dokter Melakukan Tindakan Medis Terhadap Pasien Dalam Keadaan Gawat Darurat (Diteliti Di Rumah Sakit Hermina Bogor)

Umar Salim, Febriyanti and Mihradi, R. Muhammad and Mega Wijaya, Mustika (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Kewenangan Dokter Melakukan Tindakan Medis Terhadap Pasien Dalam Keadaan Gawat Darurat (Diteliti Di Rumah Sakit Hermina Bogor). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (586kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (531kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan adalah dokter. Seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan harus berdasarkan standar tertentu. Seperti halnya ketika menangani pasien yang merupakan korban kecelakaan, bencana, dan sebagainya yang dalam keadaan darurat. Tentunya dalam hal tersebut dokter harus bertindak cepat dan tepat untuk menolong pasien tersebut agar pasien tersebut dapat diselamatkan dari kematian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiri, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap penggunaan kewenangan dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat di Rumah Sakit Hermina Bogor dapat dikatakan sudah memadai. Saat ini perlindungan hukum terhadap dokter tersirat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun penerapan perlindungan hukum bagi dokter pada pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit Hermina Bogor sudah sesuai menurut perundang-undangan dan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia, sehingga bagi dokter pada pelayanan kegawatdaruratan yang telah melakukan tindakan medis yang sesuai dengan standar profesi dan standar operational procedure (SOP), maka tidak patut untuk dipersalahkan. Gagasan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penggunaan kewenangan dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat yaitu menggunakan proses mediasi, dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Proses mediasi yang dipergunakan adalah mediasi diluar pengadilan (non-litigasi) yang menggunakan seorang mediator dan melalui pengadilan (litigasi) yang menggunakan seorang hakim yang ditunjukoleh ketua pengadilan negeri setempat (tingkat pertama). Mediasi memiliki kelebihan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, lebih rahasia (tertutup), serta para pihak memperoleh hasil win-win solution.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum Fakultas Hukum > Umum > Rumah Sakit
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	01 Oct 2024 01:24
Last Modified:	01 Oct 2024 01:24
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8201

Actions (login required)

View Item