Tinjauan Yuridis Kewenangan Alat Kelengkapan DPRD Berupa Komisi Dalam Menerima,Menampung,Membahas,Serta MenindakLanjuti Aspirasi Masyarakat (Diteliti Di Komisi III DPRD Kota Bogor)

Endyantoro, Pradityas and Mihradi, R. Muhammad and Perdana, Angga (2023) Tinjauan Yuridis Kewenangan Alat Kelengkapan DPRD Berupa Komisi Dalam Menerima,Menampung,Membahas,Serta MenindakLanjuti Aspirasi Masyarakat (Diteliti Di Komisi III DPRD Kota Bogor). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (238kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (241kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (995kB)

Abstract

Salah satu lembaga demokrasi di daerah adalah DPRD, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD dan bekerja sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan juga peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dengan adanya Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Komisi-Komisi dalam hal menerima, menampung, dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan juga masih terdapat permasalahan yang terjadi di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan tentang fungsi, tugas, dan wewenang DPRD itu sendiri sudah memadai atau belum dan juga mengetahui masalah atau hambatan berserta solusi yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian empiris untuk memperoleh data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan dan data lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang DPRD sudah memadai salah satu aturanya adalah Peraturan DPRD Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. Hambatan yang terjadi adalah keinginan masyarakat terhadap suatu masalah ingin cepat diseleseikan, namun Komisi III DPRD Kota Bogor harus berkerja sesuai dengan wewenang yang telah diatur dalam peraturan, dalam ini kasusnya adalah pedagang Plaza Bogor yang belum mendapat kepastian tempat untuk pindah, sementara proyek revitalisasi Plaza Bogor sudah mau berjalan, pedagang yang merupakan orang-orang yang melakukan perdagangan yang dimana perdagangan merupakan ruang lingkup Komisi II DPRD Kota Bogor. Solusi dari hambatan tersebut adalah dengan cara memilih permasalahan yang mana yang masuk program prioritas sehingga bisa di intervensi untuk dilakukan percepatan dan juga berkoordinasi kepada Komisi II DPRD Kota Bogor supaya terjadi sinkronisasi terhadap suatu permasalahan yang dimana hal ini adalah soal kejelasan tempat pindah pedagang Plaza Bogor, supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan sehingga proyek revitalisasi segera terlaksana tanpa ada permasalahan lagi dan juga Komisi III berkoordinasi dengan dinas yang berwenang terhadap suatu permasalahan yang terjadi, dalam kasus ini adalah Perumda PPJ.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	27 Sep 2024 06:14
Last Modified:	27 Sep 2024 06:14
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8210

Actions (login required)

View Item