Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Zakat Profesi, Infaq, Dan Sedekah Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor

Akbar Nugraha, Abimanyu and Kusnadi, Nandang and Perdana, Angga (2024) Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Zakat Profesi, Infaq, Dan Sedekah Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, Dan Sedekah Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (763kB)
	Text Lembar Pengesahan. .pdf Download (503kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Salah satu wujud nyata Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang agama, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor. Pertimbangan diterbitkannya peraturan bupati ini yaitu dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah di Kabupaten Bogor secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, perlu pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimanakah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan monitoring dan evaluasi zakat profesi, infaq, dan sedekah? dan apakah kendala- kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi zakat profesi, infaq, dan sedekah serta bagaimana upaya penyelesaiannya? Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan monitoring dan evaluasi zakat profesi, infaq, dan sedekah merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f jo Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi bidang agama dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Salah satu wujud nyata Pemerintah Kabupaten Bogor di bidang agama, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi zakat profesi, infaq, dan sedekah serta upaya penyelesaiannya, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang tidak memadai, ketidakjelasan aturan dan pedoman berupa kebingungan terkait aturan dan pedoman yang mengatur pelaksanaan Monev zakat profesi, infaq, dan sedekah, keterlibatan masyarakat yang rendah, kesulitan dalam verifikasi data, tingkat kompleksitas program, rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagai upaya penyelesaian terhadap berbagai kendala tersebut, dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengatasi kendala- kendala ini secara efektif. Dengan pendekatan holistik dan upaya bersama, implementasi Monev zakat profesi, infaq, dan sedekah dapat menjadi lebih efisien dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Agama > Infaq Fakultas Hukum > Hukum Agama > Sedekah Fakultas Hukum > Hukum Agama > Zakat Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Pemerintah
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	30 Sep 2024 04:34
Last Modified:	30 Sep 2024 04:34
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8245

Actions (login required)

View Item