Pengaturan Mekanisme Penggantian Kepala Desa Yang Meninggal Dunia

Adriansyah, Tomi and Hasan, Basri and H. Insani, Isep (2021) Pengaturan Mekanisme Penggantian Kepala Desa Yang Meninggal Dunia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (506kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (753kB)

Abstract

Keberadaaan Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Aparat Desa, selain itu terdapat pula lembaga kontrol dan mitra kerja yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk menduduki jabatan Kepala Desa harus melalui pemilihan Kepala Desa. Dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pengaturan mekanisme penggantian Kepala Desa yang meninggal dunia, dan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan interpretasi dan sitematisasi antar peraturan perundang-Undangan, dan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan pendapat para ahli dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat yang sistematis, bisa dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu merupakan amanat dari Pasal 47 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1(satu) tahun, maka diselenggarakan Pilkades antar waktu melalui musyawarah desa. Secara teknis pilkades antar waktu sudah sesuai dengan peraturan PerundangUndangangan, hanya terkendala dengan waktu dikarenakan kondisi yang masih berstatus pandemi Covid-19 maka terpaksa pelaksanaan pilkades antar waktu ini tertunda selama 1 (satu) tahun. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui model pemungutan suara dengan sistem perwakilan. Pemilih yang memiliki hak pilih adalah perwakilan masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan seperti, golongan tokoh Agama, golongan tokoh masyarakat, golongan pendidik, golongan petani, golongan masyarakat miskin yang berdomisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal yang sifatnya stratgis dalam pelaksanaan Pilkades dibahas melalui musyawarah desa. Meskipun dengan sistem perwakilan, Pilkades tetap berjalan demokratis dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi. Pilkades Antar Waktu Desa Sukaraja Kabupaten Bogor melalui model pemungutan suara dengan sistem perwakilan dapat dijadikan contoh untuk desa lain yang mengalami kasus serupa. Namun hal yang harus ditekankan adalah penyelenggaraan Pilkades tanpa menggunakan akses money politik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Kepala Desa
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	27 Aug 2022 04:39
Last Modified:	27 Aug 2022 04:39
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/834

Actions (login required)

View Item