Analisis Kewajiban Pengerukan Kali Mampang Oleh Pemerintah DKI Jakarta Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT

Ananta Pratama, Dimas and Heriyanto, Bambang and Perdana, Angga (2023) Analisis Kewajiban Pengerukan Kali Mampang Oleh Pemerintah DKI Jakarta Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text (Lembar Pengesahan) CamScanner 07-10-2024 14.08.pdf Download (455kB)
	Text (Daftar Pustaka) CamScanner 07-10-2024 14.10.pdf Download (1MB)
	Image (Cover) IMG-20241007-WA0008.jpg Download (125kB)

Abstract

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diperluas yakni termasuk Tindakan Pemerintahan. Pada Tahun 2021, muncul gugatan yang dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta karena dianggap tidak melakukan tindakan atau bersikap diam atas terjadinya peristiwa banjir pada bulan Februari di daerah Kali Mampang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) Kewajiban apa sajakah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT (2) Bagaimana implikasi hukum apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan hasil Putusan PTUN Jakarta Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis bahwa pembahasan dilakukan dengan menganalisis menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum dengan jenis penelitian normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian Kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Kesimpulan mengenai permasalahan yang penulis kaji, yakni terdapat dua kewajiban yang diperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta selaku Tergugat dalam perkara tersebut, yaitu mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya dan Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) Fakultas Hukum > Hukum > Putusan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	09 Oct 2024 03:37
Last Modified:	09 Oct 2024 03:37
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8364

Actions (login required)

View Item