Analisis Pembatalan Sepihak Terhadap Perjanjian Wedding Organizer Sebagai Akibat Pandemi Covid-19

Natasya, Cyndi and D. Butar-butar, Dinalara and Kusnadi, Nandang (2024) Analisis Pembatalan Sepihak Terhadap Perjanjian Wedding Organizer Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (538kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (641kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan terhadap perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelum terjadinya pandemi. Pandemi COVID- 19 didorong oleh kebijakan-kebijakan yang tidak mungkin dilakukannya pemenuhan prestasi sebagaimana mestinya. Pengguna jasa menyewa penyedia jasa wedding organizer guna menyempurnakan pernikahan yang diinginkan. Namun perjanjian yang tetap dilaksanakan dengan ketidaksesuaian menjadi masalah yang merugikan pengguna jasa. Hal ini, membuat pengguna jasa dapat meminta pembatalan perjanjian. Wabah COVID-19 menjadi spekulasi publik, khususnya bagi pengguna jasa yang menganggap Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam sebagai dasar hukum force majeure. Metode penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengolahan datanya diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara pengguna jasa dan penyedia wedding organizer telah memenuhi unsur force majeure dan pandemi COVID- 19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure, didorong oleh ditetapkannya kebijakan pemerintah dengan waktu yang tidak tentu sehingga membuat ketidaksesuaian pemenuhan prestasi dan perlu pengorbanan yang besar apabila tetap melaksanakan pernikahan yang disepakati. Dalam Putusan Perkara Nomor 898/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel., Hakim memutus secara adil dengan adanya pembatalan perjanjian dan syaratnya memberikan kompensasi sebagai tanda penyedia jasa telah berusaha dalam memenuhi prestasinya. Perjanjian sebaiknya diperjanjikan secara terperinci, khususnya klausal mengenai force majeure dan sebaiknya pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjelaskan lebih terperinci mengenai force majeure.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Pembatalan Sepihak Fakultas Hukum > Hukum Perdata > Perjanjian Fakultas Hukum > Umum > COVID-19
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	14 Oct 2024 04:25
Last Modified:	14 Oct 2024 04:25
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8394

Actions (login required)

View Item