Tanggung Jawab Pemerintahan Kota Bogor Terhadap Penataan Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Pangestu, Bayu and Wuisang, Ari and H. Insani, Isep (2019) Tanggung Jawab Pemerintahan Kota Bogor Terhadap Penataan Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (588kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (660kB)

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggirpinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum. Pemerintah Kota Bogor telah mengatur tentang Pentaan PKL dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 yang pada prinsipnya memberdayakan sektor informal khususnya penataan PKL untuk melakukan aktivitasnya dalam suatu lokasi tertentu dengan tetap menjaga ketertiban, kebersihan terhadap lingkungan Kota Bogor. Tujuannya agar para PKL dapat berjualan secara tertib untuk menjaga keindahan kota, segala kebijakan dari pemerintah kota maupun daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penataan PKL agar dalam berdagang tidak menempati zona yang dilarang untuk digunakan. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tersebut dengan mengetengahkan judul: “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bogor Terhadap Pentaan Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penataan PKL di Kota Bogor dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penataan PKL di Kota Bogor. Penelitian ini bersifat deskriftif analisis, jenis penelitian normatif didukung dengan penelitian empiris. pengumpulan datanya dilakukan dengan metode library (research dan fieldresearch) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan metode kualitatif. Faktor yang mejadi penghambat dalam penataan PKL yaitu pertama, bahwa Pemberdayaan PKL di wilayah Kota Bogor masih bersifat sektoral dan belum ada pola pemberdayaan yang komprehensif dan terpadu sehingga usaha PKL belum dapat terlaksana secara optimal. Kedua, tingginya tingkat kemacetan yang disebabkan oleh PKL itu sendiri sehingga menghambat proses penertiban PKL di Kota Bogor. Penyelasian permasalah penataan PKL ini dengan cara, Pemkot Bogor dan SATPOL PP lebih meningkatkan kinerjanya dan menambah sarana juga fasilitas agar sesuai standar kerja. Melakukan sosialisasi langsung ke lokasi PKL, lebih tegas dengan cara langsung memberi sanksi kepada PKL yang melanggar.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > PKL (Pedagang Kaki Lima)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	27 Aug 2022 04:39
Last Modified:	27 Aug 2022 04:39
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/843

Actions (login required)

View Item