Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK)

Nur Hussein Wahyudin, Muhammad and Susilawati K., Tuti and Sukmana, Sobar (2024) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover.jpg Download (578kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (483kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (PSLH) di zona ekonomi ekskulsif Indonesia (ZEEI) Indonesia dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan upaya penanganan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan PSLH di ZEEI dan ALKI serta memetakan permasalahan apa yang dihadapi pada pelaksanaan PSLH di ZEEI dan ALKI, serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSLH di wilayah ZEEI dan ALKI dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan. PSLH melalui pengadilan dilakukan dengan mekanisme administratif, pidana dan perdata, sedangkan di luar pengadilan dilakukan melalui fasilitasi lembaga yang diberikan mandat dan/atau kewenangan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota. Terdapat 5 kasus di wilayah laut berbeda yang ditangani oleh KLHK, yaitu pencemaran al-Yarmouk di perairan ZEE sebelah timur laut pulau Bintan, pencemaran minyak Montara di perairan ZEE sebelah barat daya pulau RoteNdao, kerusakan terumbu karang oleh MV. Lyric Poet di perairan ALKI I sebelah utara pulau Belitung dan oleh MT. Alex di perairan ALKI I sekitar Selat Karimata, serta oleh Caledonian Sky di perairan pedalaman sekitar Raja Ampat. Dari 5 (lima) kasus ini, baru kasus kerusakan terumbu karang oleh MV. Lyric Poet dan MT Alex yang telah selesai dengan kesepakatan pihak perusahaan membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui mekanisme pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan kesepakatan ditempuh melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan lebih cepat dan relatif mudah diselesaikan jika diperbandingkan dengan penyelesaian kasus Montara dan al-Yarmouk yang memilih jalur mekanisme melalui pengadilan. Oleh karena itu, disarankan agar penyelesaian sengketa lingkungan hidup di ZEE lebih didorong melalui mekanisme jalur penyelesaian di luar pengadilan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Internasional > ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Fakultas Hukum > Hukum > Hukum Lingkungan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	28 Oct 2024 03:19
Last Modified:	28 Oct 2024 03:19
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8599

Actions (login required)

View Item