Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Ganda Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Perkara Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020)

Farasi Putra, Samudra and K. Milono, Yennie and Mahipal, Mahipal (2024) Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Ganda Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Perkara Nomor 33-K/PM III-17/AD/VI/2020). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (729kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (536kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (941kB)

Abstract

Poligami atau Perkawinan Ganda adalah suatu sistem perkawinan yang dimana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Secara terminologis poligami adalah sistem perkawinan yang dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dasar hukum poligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia boleh dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami. Permasalahan yang dibahas mengenai analisis putusan hakim tentang status keabsahan perkawinan ganda yang dilakukan oleh TNI dan status keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan ganda yang dilakukan oleh TNI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta. Faktor penyebab dan alasan terjadinya perkawinan ganda (poligami) adalah faktor budaya dan agama, beberapa budaya atau agama mengizinkan atau bahkan mendorong poligami, yang dapat menyebabkan perkawinan ganda. Faktor oknum TNI melakukan perkawinan ganda dalam studi kasus ini ialah keinginan untuk memperoleh keturunan tanpa izin dari istri pertama. Akibat hukum dari perkawinan ganda yang dilakukan oleh oknum TNI dikarenakan pernikahan kedua tersebut tidak dilakukan dengan mengikuti syarat-syarat ketentuan dan tata cara sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap pelanggaran meskipun diakui secara agama Islam. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya mengenai perkawinan ganda (poligami) yang mana tidak sedikit terjadi di masyarakat agar tidak terjadi kasus serupa di waktu mendatang yang dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam perkawinan kedua tersebut terutama bagi anggota TNI. Bagi masyarakat diharapkan agar taat hukum dan memahami akibat dari perkawinan ganda yang dilangsungkan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kesadaran masyarakat mengenai hal tersebut perlu ditingkatkan dengan adanya pengawasan dari lembaga pemerintahan terkait.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Agama > Pernikahan/Perkawinan Fakultas Hukum > Hukum Agama > Poligami
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	26 Nov 2024 06:01
Last Modified:	26 Nov 2024 06:01
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8680

Actions (login required)

View Item