Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Tindakan Tidak Manusiawi Di Malaysia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Turmaningsih, Aini and Lathif, Nazaruddin and H. Insani, Isep (2024) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Tindakan Tidak Manusiawi Di Malaysia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (800kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (527kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)

Abstract

Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, sehingga setiap warga negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri karena keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri dan faktor kemiskinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 angka 2 menyatakan, bahwa pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan dengan tegas, bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan yang dibahas mengenai bentuk tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dan peran dan tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam menanggapi tindakan tidak manusiawi ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan kerangka hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menindak pelanggaran hak-hak TKI di Malaysia. Ini termasuk pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif, penegakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, serta memberikan akses yang lebih baik bagi TKI untuk melaporkan dan mendapatkan bantuan dalam kasus pelanggaran hak mereka. Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab utama terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia. Melalui serangkaian peran dan tindakan, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan TKI terjaga dengan baik. Diharapkan pemerintah Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada Tenaga Kerja Indonesia, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin dan dipertahankan dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum > Perlindungan Hukum Fakultas Hukum > Umum > Pekerja/Buruh
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	26 Nov 2024 05:31
Last Modified:	26 Nov 2024 05:31
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8685

Actions (login required)

View Item