Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Tanpa Hak Merampas Kemerdekaan Seseorang ( Studi Kasus Nomor 719/PID.B/2021/PN.PLG )

Kadhafy Dasy, Muamar and Ardianto Iskandar, Eka and H. Insani, Isep (2023) Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Tanpa Hak Merampas Kemerdekaan Seseorang ( Studi Kasus Nomor 719/PID.B/2021/PN.PLG ). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Text Cover.pdf Download (818kB)
	Text Pengesahan.pdf Download (544kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Hukum merupakan kumpulan kaidah dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (library research) dan diolah data secara kualitatif. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain merupakan kejahatan terhadap kebebasan rakyat adalah kejahatan yang mempengaruhi kemampuannya untuk menggunakan hak asasinya. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan No. 719/Pid.B/2021/PN. Plg yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 333 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, unsur dakwaan telah terpenuhi dan terbukti dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mempertanggungjawabkan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Hambatan terhadap pemenuhan hukuman terhadap pelaku merampas kemerdekaan seseorang berupa pengurungan dan penawanan tetapi juga paksaan psikologis. Perampasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 333 KUHP. Dalam hal yang terdapat dalam putusan perkara nomor 719/Pid.B/2021/PN. Plg tidak terdapat adanya hambatan dan pelaku juga merasakan penyesalan sehingga dihukum pidana penjara selama 10 bulan. Saran yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini terhadap hakim harus pidana pelaku dengan berat agar menimbulkan efek jera dan terhadap penerapan hukum sebaiknya pelaku tindak pidana mengakui kesalahannya agar tidak ada hambatan dan sidang berjalan dengan lancar

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Sanksi Pidana Fakultas Hukum > Hukum > Pertimbangan Hakim
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	26 Nov 2024 06:01
Last Modified:	26 Nov 2024 06:01
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/8686

Actions (login required)

View Item