Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 64/PID.B/2023/PN BLP)

Amelya Malik, Firda and K. Milono, Yennie and Mega Wijaya, Mustika (2024) Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 64/PID.B/2023/PN BLP). Skripsi thesis, Universitas Pakuan.

	Image Cover .jpg Download (290kB)
	Text Lembar Pengesahan _1.pdf Download (803kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)

Abstract

Berbagai tantangan dalam melawan kekerasan seksual masih membuat korban terpinggirkan dari keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang seharusnya diperoleh. Di antaranya, celah pada substansi hukum yang membuat korban tidak teridentifikasi oleh hukum sebagai korban kekerasan seksual, perlakuan yang diskriminatif terhadap korban, ketidaksesuaian penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, dan ketersediaan layanan yang dibutuhkan korban. Ketidaktersediaan regulasi yang komprehensif mengenai aspek hukum materiil dan hukum formil dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual kerap membuka ruang impunitas bagi pelaku, karena aparat penegak hukum tidak memiliki pijakan normatif untuk memproses pelaku melalui peradilan pidana atas kekerasan seksual yang terjadi. Kendati diproses menggunakan sejumlah regulasi yang telah ada, cenderung sulit untuk menghasilkan keputusan Hakim yang adil bagi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi sangat berarti bagi korban kekerasan seksual. Namun, penerapan UU TPKS belum optimal meskipun sudah berjalan lebih dari dua tahun, terutama dalam memenuhi hak atas keadilan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU TPKS, kendala dalam penerapan, dan upaya penanggulangannya. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dipandang sebagai persoalan seksualitas dan moralitas belaka, melainkan harus dipahami sebagai adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakar dari budaya patriarki. Dalam studi kasus ini, pertimbangan dan putusan Hakim sesuai dengan nilai-nilai dan semangat dalam UU TPKS, yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memerhatikan kondisi psikologis dan pemulihan korban. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim telah mengadopsi ketentuan UU TPKS dengan baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan UU TPKS, salah satunya adalah minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci serta menyediakan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memantau implementasi UU TPKS diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Wanita/Perempuan Fakultas Hukum > Hukum Pidana > Kekerasan Seksual
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	25 Feb 2025 08:00
Last Modified:	25 Feb 2025 08:00
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9062

Actions (login required)

View Item