Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Penelitian Hukum

Putri Audrea, Diandra and Andayani BS, Dwi and Mahipal, Mahipal (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Penelitian Hukum. Skripsi thesis, Universitas pakuan.

	Text Cover.pdf Download (384kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (776kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (3MB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh sebab itu, suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hak- hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan berasaskan hukum. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang terpadu. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh.Permasalahan partai politik menjadi hal yang menarik dalam membahas kondisi atmosfer perpolitikan di Indonesia. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi adalah berlarut-larutnya konflik internal di suatu partai politik, yang berakibat memicu ketidakpastiaan hukum dan ketidakjelasan cara penyelesaian konflik. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu apa penyebab terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik yang sering terjadi di Indonesia dan bagaimana cara penyelesaian masalah mengenai perselisihan kepengurusan partai politik di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penulisan hukum ini yaitu Penyebab terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik yang sering terjadi di Indonesia menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU tentang Partai Politik), yaitu: Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; Pemecatan tanpa alasan yang jelas; Penyalahgunaan kewenangan; Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik serta Penyelesaian masalah mengenai perselisihan kepengurusan partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 32 UU tentang Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada mahkamah partai politik atau sebutan lain di setiap partai politik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Partai Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Politik
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Mar 2025 03:47
Last Modified:	04 Mar 2025 03:47
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9098

Actions (login required)

View Item