Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Penyandang Hak Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Diteliti Di LBK/Sekretariat Disabilitas Kota Bogor)

Apriyani, Putri and Mihradi, R. Muhammad and Lathif, Nazaruddin (2022) Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Penyandang Hak Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Diteliti Di LBK/Sekretariat Disabilitas Kota Bogor). Skripsi thesis, Universitas pakuan.

	Text Cover.pdf Download (408kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (783kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)

Abstract

Di Indonesia penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan, Disabilitas merupakan istilah baru pengganti penyandang cacat karena istilah penyandang cacat berkonotasi sesuatu yang negatif. Dalam istilah penyandang cacat seakan subjek hukum yang dipandang kurang diberdayakan, karena itu penyandang cacat diubah menjadi disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang sama sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu peran dari berbagai pihak agar pelaksanaan tersebut dapat terealisasi salah satunya yaitu peran organisasi penyandang disabilitas. LBK/Sekretariat Disabilitas Kota Bogor merupakan salah satu organisasi penyandang disabilitas yang melaksanakan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Organisasi penyandang disabilitas mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemenuhan hak para penyandang disailitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dan gagasan oraganisasi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dan wawancara (field research). Organisasi penyandang disabilitas secara tidak langsung menjadi evaluator dan auditor atas kinerja pemerintah dalam hal kebijakan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas juga bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tetapi implementasi dari undang- undang tersebut masih belum sesuai dengan harapan para penyandang disabilitas.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > Penyandang Disabilitas
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Mar 2025 03:48
Last Modified:	04 Mar 2025 03:48
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9100

Actions (login required)

View Item