Tinjauan Yuridis dalam Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan

Aryani, Santi and Mihradi, R. Muhammad and Mega Wijaya, Mustika (2022) Tinjauan Yuridis dalam Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan. Skripsi thesis, Universitas pakuan.

	Text Cover.pdf Download (405kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (760kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (4MB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mana salah satu ciri dari negara hukum mengaharuskan adanya Peradilan Tata Usaha Negara. di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubaan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. dalam perkembangannya ternyata objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perkembangan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun identifikasi dalam penulisan hukum ini adalah Apakah pengaturan perluasan objek sengketa tata usaha negara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memadai? dan bagaimanakah gagasan penyelesaian permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan perluasan objek sengketa tata usaha negara setelah terbitnya undang-undang Administrasi Pemerintahan? konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan perlindungan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perluasan objek sengketa tata usaha negara setelah terbitnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa TUN yang dahulu hanya berupa keputusan tertulis saja kini berubah menjadi keputusan tertulis dan mencakup juga tindakan nyata, keputusan fiktif positif, keputusan berupa elektronis yang dipersamakan dengan keputusan tertulis, diskresi dan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, terjadi pergeseran kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa tata usaha negara berupa tindakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (orechtmatige overheidsdaad) yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Negeri kini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Gagasan penyelesaian permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan perluasan objek sengketa tata usaha negara setelah terbitnya undang-undang Administrasi Pemerintahan yakni mengharuskan menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk semua jenis sengketa tata usaha negara, serta terdapat perbedaan tenggang waktu pengajuan gugatan antara sengketa keputusan tertulis dengan tindakan nyata/faktual Badan/Pejabat Pemerintahan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Administrasi Pemerintah
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	04 Mar 2025 03:48
Last Modified:	04 Mar 2025 03:48
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9102

Actions (login required)

View Item