Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pengawasan Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

Maharani, Adisty and H. Insani, Isep and Susilawati K., Tuti (2024) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pengawasan Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). Skripsi thesis, Universitas pakuan.

	Text COVER Adisty Maharani.pdf Download (310kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN Adisty Maharani.pdf Download (714kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Adisty Maharani.pdf Download (2MB)

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan mereka sendiri, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berjalan secara efektif dan akuntabel, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran tersebut. Berbagai kasus yang terjadi di lingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRD itu sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Identifikasi dalam penulisan hukum (skripsi) ini: (1) Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)? (2) Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian normatif empiris, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan seperti wawancara, kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini diolah menggunakan metode kualitatif. Pengawasan DPRD Kota Bogor terhadap APBD melibatkan berbagai aspek penting, termasuk pemantauan penggunaan anggaran, pendapatan, evaluasi kebijakan, dan kinerja pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berperan aktif untuk memberikan kontribusi dan peranan penting agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan yang telah direncanakan dan tidak ada penyimpangan. Namun, DPRD Kota Bogor juga masih menghadapi berbagai kendala. Dalam hal ini, diharapkan kualitas pengawasan APBD oleh DPRD Kota Bogor dapat terus ditingkatkan, sehingga berkontribusi pada tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > Otonomi Daerah Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Fakultas Hukum > Hukum Ketatanegaraan > APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	17 Apr 2025 02:21
Last Modified:	17 Apr 2025 02:21
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9517

Actions (login required)

View Item