Juwita Putri, Sri and Chairijah, Chairijah and Sukmana, Sobar (2024) Peran Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Dan Penegakan Hukumnya Di wilayah Laut Indonesia. Skripsi thesis, Universitas pakuan.
![]() |
Text
Cover sri.pdf Download (350kB) |
![]() |
Text
Lembar Pengesahan Sri.pdf Download (611kB) |
![]() |
Text
Daftar pustaka Sri.pdf Download (4MB) |
Abstract
Salah satu dari banyaknya masalah kelautan, Illegal Fishing menjadi masalah besar yang diantaranya seperti penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan izin palsu, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang, atau tidak sesuai dengan yang diizinkan yang sering terjadi di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini melibatkan jaringan kejahatan transnasional, dan menimbulkan kerugian ekonomi besar. Selain kerugian finansial, penggunaan alat seperti pukat harimau dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Indonesia menangani Illegal Fishing melalui UU Perikanan dan aturan internasional seperti UNCLOS 1982. Upaya bersama, baik nasional maupun internasional, diperlukan untuk menangani Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini melibatkan kajian terhadap konvensi-konvesi, perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan narasumber. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dalam menanggulangi illegal fishing ini adanya peran dari organisasi internasional universal yaitu PBB yang mengasilkan UNCLOS 1982 yang menginterpretasikan RFMO untuk mengatur kerjasama pengelolaan dan konservasi ikan guna meminimalisir terjadinya illegal fishing. Selanjutnya, peran dari organisasi internasional regional yaitu ASEAN yang berkolaborasi dengan SEAFDEC yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan mendukung pengelolaan ikan di kawasan Asia Tenggara dan berkomitmen untuk melawan illegal fishing. Penegakan hukumnya melalui kedua perjanjian internasional tersebut mempengaruhi peraturan nasional dan menjadikan kebijakan terkait perikanan menjadi lebih baik. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peran dari organisasi internasional sangat membantu Indonesia dalam kerjasama internasional untuk menanggulangi permasalahan illegal fishsing, mengatur aktivitas perikanan di laut internasional, serta menetapkan dan memperbaiki kebijakan yang membantu penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Demikian disarankan untuk selalu memastikan kesesuaian dengan perkembangan hukum laut terbaru dengan kepentingan nasional, meningkatkan patroli untuk menegakkan hukum perikanan di wilayah laut Indonesia dengan memberikan bantuan kepada para penegak hukum untuk mengatasi hambatan-hambatannya agar maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya, serta perlunya peran partisipasi dari masyarakat untuk membantu pemeliharaan lingkungan laut agar terciptanya kesejahteraan bersama.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Fakultas Hukum > Hukum Internasional > IUU Fishing Fakultas Hukum > Hukum Internasional > Pencurian Ikan |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK |
Date Deposited: | 30 Apr 2025 03:31 |
Last Modified: | 30 Apr 2025 03:31 |
URI: | http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9546 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |