Tanggung Jawab Dalam Penanggulangan Covid-19 Dihubungkan Dengan Ketentuan World Health Organization (WHO)

Oktiadi Budiharso, Tri and Chairijah, Chairijah and Wuisang, Ari (2021) Tanggung Jawab Dalam Penanggulangan Covid-19 Dihubungkan Dengan Ketentuan World Health Organization (WHO). Skripsi thesis, Universitas pakuan.

	Text Cover TRI OKTIADI BUDIHARSO.pdf Download (231kB)
	Text Lembar Pengesahan TRI OKTIADI BUDIHARSO.pdf Download (475kB)
	Text Daftar Pustaka TRI OKTIADI BUDIHARSO.pdf Download (1MB)

Abstract

Covid-19 telah memberikan dorongan bagi suatu negara untuk mengambil kebijakan yang abnormal untuk memutus mata rantai Covid-19, tidak terkecuali di Indonesia. Selain itu, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah memberikan beberapa ketentuan dalam penanggulangan Covid-19. Permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana ketentuan WHO dalam penanggulangan Covid-19?, bagaimana implementasi tanggung jawab negara dalam penanggulangan Covid-19 dihubungkan dengan ketentuan WHO?, dan bagaimana pengaturan tanggung jawab negara di masa mendatang mengenai status darurat? Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research), serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan WHO dalam penanggulangan Covid-19, antara lain merekomendasikan tiap negara tersebut untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan merawat pasien yang terinfeksi virus corona untuk menghindari penularan dari manusia ke manusia dan melindungi para pekerja medis, merekomendasikan pemakaian masker untuk semua orang, dan WHO memperbarui pedoman tatalaksana Covid-19. Implementasi tanggung jawab negara dalam penanggulangan Covid-19 dihubungkan dengan ketentuan WHO, yaitu pemerintah mengambil kebijakan dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap masyarakat atas pemenuhan hak-hak dasar selama masa pandemi Covid-19. Tanggung jawab secara moral maupun hukum kepada masyarakat dilakukan oleh negara agar membentuk suatu penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan publik yang prima dalam masa pandemi Covid-19. Pengaturan tanggung jawab negara di masa mendatang mengenai status darurat yaitu diperlukan suatu formulasi baru terkait pengaturan penetapan status darurat di masa yang akan datang, yaitu dengan solusi umbrella act. Hal ini patut dilakukan melihat orientasi hukum penetapan status darurat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Hadirnya umbrella act terkait penetapan status darurat diharapkan dapat mempertegas hak dan kewajiban negara dalam masa darurat, khususnya dalam hal pertanggungjawaban negara sebagai salah satu bentuk refleksi dari perlindungan hak asasi setiap manusia pada masa darurat seperti pada masa pandemi Covid-19

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Fakultas Hukum > Umum > COVID-19
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNPAK
Date Deposited:	20 May 2025 01:38
Last Modified:	20 May 2025 01:38
URI:	http://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/9586

Actions (login required)

View Item