relation: http://eprints.unpak.ac.id/1307/
title: Tinjauan Yuridis sifat Negative Legislature Dan Positive Legislature Dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi (MK) Dikaitkan Dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011
creator: Marselina, Tiofany
creator: Mihradi, R. Muhammad
creator: H. Insani, Isep
subject: Legislatif
subject: MK ( Mahkamah Konstitusi )
description: Lahirnya lembaga MK di Indonesia diawali dengan hadirnya gagasan mengenai MK dalam amandemen Konstitusi yang dilakukan oleh MPR di tahun 2001 yangmana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil perubahan ketiga. Kehadiran MK dimaksudkan sebagai koreksiterhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (Separation of power) dengan prinsip Checks and balance. Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah melakukan pengujian terhadap keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Karakter dari putusan judicial review umumnya adalah bersifat negative legislature yaitu membatalkan norma yang ada dalam undang-undang. Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya perubahan yang terjadi dalam tubuh MK, dalam perkembangannya dorongan akan pemenuhan keadilan di masyarakat semakin besar, sifat negative legislature dinilai tidak menjungjung tinggi keadilan, sehingga hakim di paksa untuk dapat memberikan suatu terobosan baru yaitu Suatu putusan yang bersifat Positive Legislature. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat Positive legislature oleh MK dinilai bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan akademisi sehingga perlu penjelasan lebih lanjut mengenai legalitas dan legitimasi sifat putusan MK serta tujuan dan dampak dari putusan tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yang bersifat normative. Artinya dalam penelitian ini memggambarkan fakta-fakta yang diteliti dengan menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori ilmu hukum, doktrin.  Kata Kunci: MK, Judicial Review, Positive legislature, Negative Legislature
date: 2021
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/1/Cover.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/2/Lembar%20Pengesahan.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/3/BAB%20I.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/4/BAB%20II.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/5/BAB%20III.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/6/BAB%20IV.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/7/BAB%20V.pdf
format: text
language: en
identifier: http://eprints.unpak.ac.id/1307/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
identifier:   Marselina, Tiofany and Mihradi, R. Muhammad and H. Insani, Isep  (2021) Tinjauan Yuridis sifat Negative Legislature Dan Positive Legislature Dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi (MK) Dikaitkan Dengan Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.