eprintid: 1316 rev_number: 9 eprint_status: archive userid: 44 dir: disk0/00/00/13/16 datestamp: 2022-08-28 13:42:48 lastmod: 2022-08-28 13:42:48 status_changed: 2022-08-28 13:42:48 type: thesis metadata_visibility: show creators_name: Sulpianor, Sulpianor creators_name: Wuisang, Ari creators_name: H. Insani, Isep creators_NPM: 010114001 creators_NPM: 0408017802 creators_NPM: 0411117902 contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS contributors_name: Wuisang, Ari contributors_name: H. Insani, Isep contributors_NIDN: 0408017802 contributors_NIDN: 0411117902 corp_creators: Universitas Pakuan corp_creators: Fakultas Hukum corp_creators: Hukum Ketatanegaraan title: Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Pemanfaatan Hutan ispublished: pub subjects: dl subjects: dr divisions: sch_art full_text_status: public abstract: Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugerah dari sang Pencipta dapat dikatakan sebagai negara yang kaya raya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur, salah satunya yaitu hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan :"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang, dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban(rust en order) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum(bestuurszorg). Untuk implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, pemerintah memberikan kewenangan terhadap masyarakat dalam hal sumberdaya alam salah satunya yaitu hutan, namun dalam pelaksanaan pengelolaan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang timbul maka dari itu perlunya perangkat aturan yang memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut diantarnya yaitu penerapan sanksi administratif, lalu timbul pertanyaan apakah sudah memadai sanksi administrasi yang ada, bagaimana penerapan sanks administrasi, kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam penegakan administrasi, dan bagaimana solusi terhadap permasalahan yang timbul. Dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ahirnya permen tersebut masih belum memadai karna hanya menjelaskan mengenai konten sanks iadministrasi saja, tidak menjelaskan secara procedural secara detail. Maka dari itu perlunya deregulasi terhadap penegakan pelaku usaha terhadap penebangan pohon dalam kawasan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan izin, khususnya pemberian sanksi administrasi terhadap pemegang izin atau perusahaan terkait. date: 2019 date_type: published institution: Universitas Pakuan department: Fakultas Hukum thesis_type: Disertasi thesis_name: Sarjana citation: Sulpianor, Sulpianor and Wuisang, Ari and H. Insani, Isep (2019) Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Pemanfaatan Hutan. disertasi thesis, Universitas Pakuan. document_url: http://eprints.unpak.ac.id/1316/1/Cover.pdf document_url: http://eprints.unpak.ac.id/1316/2/Lembar%20Pengesahan.pdf