TY  - THES
M1  - Skripsi
AV  - restricted
Y1  - 2022/01/04/
TI  - Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Final 
Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Cibinong
EP  - 98
PB  - Universitas Pakuan
UR  - http://eprints.unpak.ac.id/3079/
ID  - eprintsunpak3079
A1  - BUDIARTI, FITRIA
A1  - Prasetyo, Buntoro Heri
A1  - Alipudin, Asep
N2  - FITRIA BUDIARTI. 022117076. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Final 
Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Cibinong. Di bawah bimbingan : Buntoro Heri Prasetyo 
dan Asep Alipudin. 2021. 
Pada saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan 
infrastruktur di berbagai sektor, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Untuk menangulangi pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia 
mengandalkan sumber-sumber pendapatan negara salah satunya adalah penerimaan 
perpajakan, penerimaan dari sektor pajak ditargetkan sebesar 82,5%. Berdasarkan APBN 
2019 PPh dan PPN memiliki kontribusi utama sebesar 50,1% dan 36,7%. Besarnya 
kontribusi perpajakan terhadap APBN khususnya pajak penghasilan menyebabkan 
pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, salah satunya berupa memaksimalkan 
sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran perpajakan yaitu Usaha Mikro Kecil 
Menengah, dengan cara adanya perubahan pengenaan tarif pajak penghasilan dari 1% 
menjadi 0,5%, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang 
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak 
Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak 
UMKM di KPP Pratama Cibinong setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 dan untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 
Ayat (2) setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama 
Cibinong. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan metode 
penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan data kuantitatif berupa data pertumbuhan 
wajib pajak UMKM, data penerimaan Pajak Penghasilan UMKM, dan data penerimaan PPh 
Final Pasal 4 Ayat (2) dan data kualitatif yang didapat dengan cara melakukan wawancara 
dengan pihak KPP dan pelaku UMKM. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif 
dengan teknik model interaktif serta melakukan uji validitas, uji reabilitas dan uji beda 
(paired sample t-Test). 
Hasil analisis menunjukan terjadi penurunan tingkat pertumbuhan wajib pajak 
UMKM dari persentase rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 9,17% menjadi 3,98% setelah penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan terjadi penurunan kontribusi penerimaan 
Pajak Penghasilan UMKM terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) 
dari persentase rata-rata sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
sebesar 8,10% menjadi 6,30% setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 di KPP Pratama Cibinong. 
Kata kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pertumbuhan Wajib Pajak 
UMKM, PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
ER  -