eprintid: 3165
rev_number: 9
eprint_status: archive
userid: 44
dir: disk0/00/00/31/65
datestamp: 2022-08-31 02:23:15
lastmod: 2022-08-31 02:23:15
status_changed: 2022-08-31 02:23:15
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Sitohang, Riwan
creators_name: Susilawati K., Tuti
creators_name: Kusnadi, Nandang
creators_NPM: 010115243
creators_NPM: 8900840022
creators_NPM: 0406056704
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_type: http://www.loc.gov/loc.terms/relators/THS
contributors_name: Susilawati K., Tuti
contributors_name: Kusnadi, Nandang
contributors_NIDN: 8900840022
contributors_NIDN: 0406056704
corp_creators: Universitas Pakuan
corp_creators: Fakultas Hukum
corp_creators: Hukum Perdata
title: Perbandingan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Dalam Perkara Gugatan Biasa Dengan Permohonan Pailit
ispublished: pub
subjects: Gugatan
subjects: ap
divisions: sch_art
full_text_status: public
abstract: Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), adalah putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pelaksanaan putusan serta merta harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya masalah baru akibat pelaksanaan putusan serta merta itu sendiri. Salah satu masalah yang terjadi akibat pelaksanaan putusan serta merta adalah sulit melakukan pemulihan kembali atas harta pailit yang telah dieksekusi apabila pailit dibatalkan pada pengadilan tingkat banding atau kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal tersebut akan merugikan debitor dan mengganggu kelangsungan usaha debitor itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hukum kepailitan Indonesia mengenal adanya putusan serta merta, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang putusan serta merta tersebut. Pelaksanaan putusan serta merta harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam HIRRBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan ketetapan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 mengenai pemberian uang jaminan yang nilainya sama dengan obyek/barang yang dieksekusi oleh pemohon eksekusi kepada pengadilan, merupakan ketentuan yang menjamin perlindungan hukum kepada si debitor apabila dikemudian hari pernyataan pailit dibatalkan.
Kata Kunci: Putusan Serta Merta, Perkara Gugatan Biasa, Permohonan Pailit.
date: 2019-05-24
date_type: published
institution: Universitas Pakuan
department: Fakultas Hukum
thesis_type: Skripsi
thesis_name: Sarjana
citation:   Sitohang, Riwan and Susilawati K., Tuti and Kusnadi, Nandang  (2019) Perbandingan Pelaksanaan Putusan Serta Merta Dalam Perkara Gugatan Biasa Dengan Permohonan Pailit.  Skripsi thesis, Universitas Pakuan.   
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/3165/1/Cover.pdf
document_url: http://eprints.unpak.ac.id/3165/2/Lembar%20Pengesahan.pdf