%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Fahri Rachmansyah, Muhammad
%A Chairijah, Chairijah
%A Wuisang, Ari
%A Universitas Pakuan,
%A Fakultas Hukum,
%A Hukum Internasional,
%B Fakultas Hukum
%D 2019
%F eprintsunpak:388
%I Universitas Pakuan
%T TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP HAK ASASI WARGA SIPIL DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA
%U http://eprints.unpak.ac.id/388/
%X Skripsi in menganalisa mengenai tinjauan hukum humaniter terhadap hak  asasi warga sipil didaerah konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional  (HHI) yang dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) warga sipil adalah  aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau  kebiasaan internasional yang secara spesifik diharapkan mampu mengatasi  problem kemanusiaan yang muncul secara langsung konflik bersenjata  internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari  pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang  pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milk mereka  yang mungkin terkena dampak konflik. Analisa yang dilakukan penulis  merujuk pada Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977  dan DUHAM. Penulis menganalisa pelanggaran HHI dan HAM pada kasus  konflik antara Israel dengan Palestina. Konflik antara Israel dengan Palestina  sudah lama berlangsung hingga sampai pada detik in bersifat kontlik  Internasional, menggambarkan  konflik  bersenjata internasional  yang  menimbulkan banyak korban sipil baik itu dari pihak Israel maupun dari pihak  Palestina, entah sudah berapa korban manusia yang sudah meninggal begitu  saja dari kedua belah pihak. Meskipun sudah memakan banyak korban baik  harta maupun jiwa konflik Israel-Palestina tak kunjung usai. Kedua negara ini  telah bertarung di kawasan Timur Tengah semenjak berdirinya negara Israel  pada tahun 1948. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat didentifikasikan  permasalahan bagaimana peranan dan perlindungan Hukum Internasional  yang diberikan kepada warg sipil dalam keadaan konflik bersenjata serta  Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hak Asasi warga sipil dalam konflik  bersenjata Internasional antra Israel dengan Palestina menurut Konvensi  Jenewa Tahun 1949. Pelanggaran pada kasus diatas terhadap warga sipil  menunjukan kurangnya penghormatan negara-negara terhadap aturan-aturan  HHI dan HAM. Dan hal ini pun membuktikan bahwa ketentuan HHI dan HAM  tidak sepenuhnya dipatuhi ole negara-negara yang sedang mengalami konflik  bersenjata. Masalah in membutuhkan peran dari badan-badan PBB dan  International Committee of The Red Cross (ICRC) sebagai guardian of  international humanitarian law dalam rangka menegakkan HI dan HAM,  selain itu peran dari International Criminal Court (ICC) juga sangat dibutuhkan  untuk menghukum para penjahat perang dan penjahat terhadap kemanusiaan.