%0 Thesis
%9 Skripsi
%A Herdiyatna, Herdiyatna
%A Susilawati, Tuti
%A Chairijah, Chairijah
%A Universitas Pakuan,
%A Fakultas Hukum,
%A Hukum Internasional,
%B Fakultas Hukum
%D 2019
%F eprintsunpak:394
%I Universitas Pakuan
%T Analisis Yuridis Konvensi UNCLOS 1982 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Dengan Terganggunya Ekosistem Laut Yang Diakibatkan Oleh Pembangunan Reklamasi Pantai Di Teluk Jakarta
%U http://eprints.unpak.ac.id/394/
%X Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa  yang tidak ternilai harganya, shingga harus senantiasa dijaga, dikelola dan  dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi  manusia dan makhluk lainnya guna meningkatkan kualitas hidup. Reklamasi  pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah  wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk  menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai  manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan  pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata.  Reklamasi pantai pada dasarnya akan menimbulkan dampak perubahan garis  pantai dan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas  kapal maupun kepentingan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu reklamasi  pantai secara langsung akan menimbulkan perubahan lingkungan, maka  pemberian izin reklamasi pantai harus dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan  Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang  merupakan produk akhir dari Analisi Mengenai Dampak Lingkungan  (AMDAL). Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana perlindungan  terhadap ekosistem lingkungan di kawasan reklamasi pantai di teluk Jakarta  dan apa saja dampak yang terjadi terhadap ekosistem lingkungan bila  reklamasi pantai di teluk Jakarta mash berlanjut serta upaya apa yang dapat  ditempuh. Perlindungan terhadap ekosistem lingkungan di kawasan reklamasi  pantai di teluk jakarta terdapat dalam beberapa peraturan perundang-  undangan yang mengatur reklamasi pantai yaitu Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang merupakan guide line bagi daerah  untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu kesatuan  ekosistem, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan wilayah pesisir diatur  secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan  pengendalian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak yang terjadi terhadap ekosistem  lingkungan bila reklamasi pantai di teluk Jakarta mash berlanjut adalah  Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari reklamasi pantai salah satunya  adalah Pencemaran lingkungan pantai ole limbah yang dihasilkan, Perubahan  garis pantai pola arus laut sat ini, Gangguan terhadap pola lalu lintas kota,  Pola kegiatan nelayan menjadi terganggu, Gangguan terhadap tata air tanah  maupun air permukaan termasuk di dalamnya masalaherosi, penurunan  kualitas dan kuantitas air, serta potensi banjir di kawasan pantai, Terjadinya  pencemaran pantai pada sat pembangunan, Permasalahan pemindahan  penduduk dan pembebasan tanah.