<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Membangun Smelter Atas Investasi Pertambangan Di Indonesia"^^ . "“Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara kep\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\" telah mengamanatkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung\r\nuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun pada praktiknya selama lebih dari 30 tahun ini rajaya Pertambangan Umum di Indonesia kurang memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan penulisan untuk memberikan gambaran mengenai aspek hukum kewajiban membangun smelter bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dan untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum\r\ngambaran mengenai penegakan hukum atas kewajiban pembangunan smelter bagi perusahaan pertambangan di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu menata kembali UU Minerba sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pertambangan yang kompetitif namun tetap berasaskan keadilan, kedaulatan, dan kesinambungan yang berkelanjutan. Metode penelitian ini bers deskriptif analitis dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, dan penelitian lapangan sehingga data yang dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif. Aspek hukum bagi perusahaan yang memiliki IUP harus menjalankan kewajibannya untuk membangun smelter sebagai tempat pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Berdasarkan hasil penelitian data sekunder disimpulkan bahwa penegakan hukum masih lemah yang didasari oleh rasio pembangunan smelter yang masih rendah. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidak seriusan pemerintah dalam pengawasan pengusahaan pertambangan. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai aspek penelitian, menyarankan bahwa sudah seharusnya pemerintah melalui kementerian ESDM untuk memonitoring pelaksanaan pembuatan smelter dan bahkan sudah seharusnya memberi sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan sudah seharusnya Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 direvisi sesuaikan dengan konsep Pasal 33 ayat (3).\r\nKata Kunci : Analisis, Tinjauan Yuridis, Smelter.\r\nvii"^^ . "2021-05-06" . . . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Hukum, Universitas Pakuan"^^ . . . . . . . . . . . . . . . . . "Eka"^^ . "Ardianto Iskandar"^^ . "Eka Ardianto Iskandar"^^ . . "Debi"^^ . "Fatiah"^^ . "Debi Fatiah"^^ . . "Agus"^^ . "Satory"^^ . "Agus Satory"^^ . . "Universitas Pakuan"^^ . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . "Hukum Perdata"^^ . . . . . . . "Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Membangun Smelter Atas Investasi Pertambangan Di Indonesia (Text)"^^ . . . "Cover.pdf"^^ . . . "Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Membangun Smelter Atas Investasi Pertambangan Di Indonesia (Text)"^^ . . . "Lembar Pengesahan.pdf"^^ . . "HTML Summary of #3985 \n\nTinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Membangun Smelter Atas Investasi Pertambangan Di Indonesia\n\n" . "text/html" . . . "Peleburan (Smelter)" . . . "Hukum Pertambangan" . .